Piutang PBB-P2 Tembus Rp 1,7 Miliar

Hera Marylia • Dipublikasikan Sabtu, 21 November 2026 | 07:02 WIB
SUMBER PAD: Sejumlah warga terpantau di halaman toko ritel modern di Jalan Jokotole, Pamekasan, Rabu (18/11). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)
SUMBER PAD: Sejumlah warga terpantau di halaman toko ritel modern di Jalan Jokotole, Pamekasan, Rabu (18/11). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Pamekasan cukup tinggi.

Hingga Rabu (18/11), piutang pajak 2025 tercatat mencapai Rp 1,7 miliar lebih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir melalui Kabid Pelayanan dan Pengendalian Pajak Daerah Eddy Suryanto menyebutkan, piutang tersebut berasal dari 124.790 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). 

Nilai tunggakan itu setara dengan 19,9 persen dari total pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2025.

”Ini bisa bergerak tiap hari, apabila ada pembayaran, bisa berkurang,” ungkap Eddy.

Baca Juga: Sedekah Rombongan Gelar Khitan Massal Gratis, 36 Anak Ikut Berpartisipasi

Menurutnya, tunggakan PBB-P2 tersebar di sembilan kecamatan dan nilainya bervariasi.

Piutang terbesar tercatat di Kecamatan Proppo mencapai Rp 347.200.173 dari 30.981 SPPT, disusul Kecamatan Pegantenan Rp 323.865.007 dari 21.366 SPPT dan Kecamatan Waru Rp 307.322.112 dari 28.583 SPPT.

Sementara itu, Kecamatan Tlanakan mencatat piutang Rp 209.062.463 dari 15.147 SPPT.

Kemudian Kecamatan Pamekasan Rp 171.616.375 dari 5.297 SPPT, Pademawu Rp 152.785.766 dari 6.990 SPPT, Pakong Rp 106.240.018 dari 6.369 SPPT, Pasean Rp 59.066.220 dari 4.928 SPPT, dan Kadur Rp 54.289.449 dari 5.128 SPPT.

”Khusus Kecamatan Batumarmar, Palenggan, Larangan, dan Galis, lunas,” ujarnya.

Eddy menambahkan, piutang PBB-P2 2025 tersebut merupakan akumulasi ketetapan pajak yang belum dibayar hingga 31 Desember 2025.

Wajib pajak masih dapat melunasinya pada 2026, tetapi dikenakan denda sebesar satu persen setiap bulan atas keterlambatan sesuai ketentuan.

Baca Juga: Polisi Tahan Pengusaha Rokok Ilegal, Aktivis Desak Bea Cukai Bongkar Asal Usul Produk

Salah satu upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar PBB-P2 adalah dengan menggencarkan sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa.

Sebab, kewajiban membayar PBB-P2 melekat pada pemilik tanah dan bangunan, bukan kepala desa maupun perangkat desa.

Dia juga menegaskan, tidak boleh ada janji politik calon kepala desa dengan menerapkan pembebasan pembayaran PBB-P2.

Meski demikian, pihaknya masih menemukan anggapan sebagian masyarakat bahwa pembayaran pajak tersebut menjadi tanggung jawab kepala desa atau perangkat desa.

”Nilai piutang pada awal 2026 sempat mendekati Rp 2 miliar. Namun, jumlah tersebut berkurang seiring pembayaran yang dilakukan wajib pajak,” sebutnya.

Diketahui, pada 2025 Pemkab Pamekasan menerbitkan SPPT PBB-P2 untuk 540.419 WP. Total ketetapan pokok pajak tahun tersebut mencapai Rp 8.728.847.390. (lil/bil)

Editor : Hera Marylia
PBB-P2 bpkpd tunggakan pajak piutang