
PAMEKASAN, RadarMadura.id – Jabatan publik semestinya menjadi teladan dalam bersikap.
Dugaan pemukulan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Pamekasan oleh legislator Hamdi justru mencoreng etika pejabat publik.
Direktur Indonesian Analysis Politics and Policy Consulting (IDEA) Samhari menilai insiden tersebut tidak bisa dipandang sebatas kesalahpahaman.
Persoalan itu menyangkut kekerasan terhadap aparatur pemerintah yang sedang menjalankan tugas kedinasan.
Menurut Samhari, persoalan utamanya bukan sekadar larangan masuk ke lokasi kegiatan.
Baca Juga: Vaio Perkenalkan S13 dan Pro PG dengan Desain Minimalis serta Teknologi Konektivitas Masa Kini
Namun, tindakan kekerasan terhadap petugas yang menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya.
”Domainnya bukan seperti ini, artinya menengahi suatu bentuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pejabat publik terhadap para pegawai pemerintah, yaitu PNS. Dalam hal ini PNS-nya adalah satpol PP,” ujarnya.
Dia menjelaskan, satpol PP memiliki dua fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Yakni, sebagai penegak disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan penegak peraturan daerah (perda).
Karena itu, keberadaan petugas harus dihormati, bukan justru mendapat perlakuan kekerasan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




