BANGKALAN, RadarMadura.id – Satgas MBG Kabupaten Bangkalan mulai turun untuk melihat operasional dapur program makan bergizi gratis (MBG).
Mereka berencana akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 134 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di 18 kecamatan.
Sidak maraton itu mulai digelar sejak Rabu (11/11) dan dijadwalkan berlangsung hingga beberapa pekan ke depan.
Satgas bakal menyoroti standar operasional prosedur (SOP) di seluruh dapur MBG yang beroperasi.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika menyampaikan, pihaknya menyisir dapur MBG atas instruksi pemerintah pusat. Tujuannya, memastikan operasional dapur MBG sesuai prosedur.
Baca Juga: Gelar Operasi Zebra, Satlantas Polres Bangkalan Andalkan ETLE
”Inspeksi ini dilakukan atas perintah Kemendagri dan juga BGN (Badan Gizi Nasional),” ujarnya.
Bambang menerangkan, fokus utama tim di lapangan menyasar kelayakan sarana dan prasarana penunjang.
Misalnya, ketersediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hingga berbagai fasilitas wajib lainnya yang ditentukan BGN.
Dia menyatakan, satgas memiliki batasan kewenangan dalam melakukan sidak tersebut.
”Tugas kami hanya memastikan kelengkapan fasilitas, tidak masuk pada regulasi dapur,” terangnya.
Sayangnya, satgas belum bisa membeberkan hasil sementara dari pemeriksaan di lapangan.
Bambang berdalih, proses sidak baru menyentuh sebagian kecil dari ratusan SPPG yang menjadi target inspeksi.
”Kami belum bisa menyimpulkan karena sidak masih berlangsung. Nanti akan disampaikan secara detail temuan di lapangan,” ucapnya.
Baca Juga: Penanganan Kasus Korwil BGN Pamekasan Tak Jelas
Di sisi lain, Bambang membeberkan bahwa masih ada empat SPPG di Bangkalan yang status operasionalnya dihentikan sementara.
Penyebabnya beragam, dua dapur terpaksa berhenti beroperasi lantaran terkendala pencairan virtual account (VA) serta adanya pengembalian anggaran ke kas negara.
Sementara itu, satu dapur lainnya disanksi suspend karena belum merampungkan pengisian data pada Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Lalu, satu dapur sisanya sedang dalam proses pergantian kepala SPPG.
”Tercatat ada empat dapur yang di-suspend karena beberapa persoalan,” paparnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Bangkalan Mohammad Hotib menyarankan agar Satgas MBG Bangkalan serius dalam melakukan sidak.
Setiap temuan di masing-masing SPPG harus dilaporkan apa adanya kepada Kemendagri maupun ke BGN.
”Termasuk temuan sarpras yang tidak layak harus dilaporkan,” tegasnya. (za/bil)
Editor : Hera Marylia