DUUUAR, perpolitikan tanah air terguncang. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mundur.
Anak sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo tersebut akhirnya memilih meletakkan jabatannya setelah diterpa badai keabsahan ijazah yang dipersoalkan di lembaga peradilan.
Mulai dari Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Agung. Titik terang mundurnya mantan Wali Kota Solo tersebut sebenarnya mulai berembus Selasa (10/11/2026).
Yakni, saat menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengutarakan niatnya di Istana Kepresidenan.
Namun kepastian dari pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut akhirnya benar-benar terjadi Kamis (12/11).
Dia secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada Prabowo Subianto dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka.
Baca Juga: Suzuki Siapkan Amunisi Baru untuk Pecinta Kecepatan, GSX-10R 2027 Diperkenalkan di EICMA 2026
Akar Masalah
Pengunduran diri Gibran tidak lepas dari dinamika politik yang kencang belakangan ini. Yakni, polemik dokumen ijazah pendidikan Gibran yang dinilai tak memenuhi syarat oleh banyak kalangan.
Problematika tersebut sempat diuji di dua lembaga peradilan tertinggi tanah air, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MK).
Dalam putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyebut tak menemukan ijazah atau sertifikat milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA sederajat.
Yakni, sebagaimana syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf R dan Pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu.
Sementara MA menyebut surat penyetaraan ijazah Gibran yang digunakan saat mendaftar sebagai Wapres batal demi hukum. Itu tertuang dalam putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan kasasi tersebut menganulir putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Dalam putusan kasasi yang diajukan seorang advokat bernama Subhan Palal itu, MA menyebut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah.
Alasannya, karena tidak didukung ijazah atau sertifikat kelulusan yang sah.
Dua putusan lembaga peradilan tersebut yang membuat pria kelahiran 1987 itu akhirnya mundur.
Baca Juga: Jelang Peluncuran Vivo Bongkar Keunggulan V80 dan V80 FE, Kamera ZEISS hingga OriginOS 7 Jadi Sorota
Siapa Pengganti Gibran?
Pergulatan politik tidak berhenti setelah Gibran mundur. Dinamika perpolitikan tanah air terus menggelinding.
Khususnya masalah teka-teki tentang penggantinya sebagai wakil presiden.
Secara regulatif, penentuan Wapres tersebut menjadi otoritas Presiden RI Prabowo Subianto. Orang nomor satu di tanah air itu dapat mengusulkan dua nama untuk dipilih oleh MPR.
Yakni sebagai tertuang dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Sementara MPR hanya diberikan deadline 60 hari untuk memilih dan melantik Wapres yang baru.
Meski mekanisme pemilihan Wapres baru telah diatur di dalam undang-undang, namun proses penentuannya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Khususnya bagi Presiden RI Prabowo Subianto yang diberi kewenangan untuk mengganti wakil presiden.
Ketua Umum Partai Gerindra itu harus mengalkulasi secara cermat dalam menentukan dua nama yang akan diusulkan untuk menjadi Wapres. Sehingga, tidak menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.
Presiden Prabowo Subianto sebetulnya dapat memilih figur pengganti Gibran dari partai politik (parpol) pendukungnya. Namun itu sangat resisten, karena dapat menimbulkan kecemburuan.
Opsi berikutnya yaitu memilih wakil presiden dari parpol di luar pemerintahan Prabowo.
Misalnya PDI Perjuangan yang saat ini menyandang predikat sebagai partai peroleh kursi terbanyak di parlemen.
Namun, resistensinya jauh lebih besar, khususnya dari partai-partai pendukung Prabowo sendiri.
Pilihan berikutnya yaitu mengusulkan Wapres dari figur nonparpol tetapi yang memiliki pengaruh besar di tanah air.
Misalnya dari organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah.
Terakhir, presiden dapat memilih Wapres dari internal partai sendiri atau orang dekatnya yang dapat dipercaya dan amanah dalam mengemban amanah. Kini semuanya ada di tanganmu, Pak Presiden (*)
Editor : Hera Marylia