SUMENEP, RadarMadura.id – Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin menegaskan, legislatif berkomitmen mengawal pembangunan daerah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Sinergi dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan adil dan berpihak kepada masyarakat.
Zainal mengatakan, pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Setiap alokasi belanja harus mengacu pada kebutuhan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan.
"DPRD akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kami memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.
Menurut Zainal, momentum hari jadi Kabupaten Sumenep juga harus menjadi ajang evaluasi pembangunan.
Sejumlah sektor perlu mendapat perhatian, mulai pertumbuhan ekonomi, konektivitas infrastruktur daratan dan kepulauan, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.
Dijelaskan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya juga perlu terus didorong. Namun, pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan, masih menjadi tantangan yang harus segera dituntaskan.
"Kita harus mempercepat pembangunan di kepulauan untuk menghilangkan kesenjangan antara kepulauan dan daratan," tegasnya.
Zainal menilai Sumenep memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor pertanian, perikanan, kelautan, energi terbarukan, dan pariwisata.
Potensi tersebut perlu dikembangkan dengan dukungan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Dengan pengelolaan yang tepat, potensi daerah diharapkan tidak sekadar menjadi kekayaan alam dan identitas budaya. Tetapi, juga mampu menggerakkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (tif/yan)
Editor : Hera Marylia