SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Pertanian 2026.
Yakni dengan melibatkan aparat penegak hukum, penyuluh pertanian, serta kelompok tani (poktan).
Tujuannya, agar semua program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi petani.
DKPP menggelar sosialisasi penguatan pengawasan itu di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ganding, Kamis (16/7).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Polresta Sumenep, kejari, koordinator penyuluh pertanian sejumlah kecamatan serta gapoktan dan PPL Kecamatan Ganding.
Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid menyatakan, pengawasan penting untuk memastikan setiap program pembangunan sektor pertanian dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sehingga, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pria yang akrab disapa Inung itu menuturkan, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada pemerintah.
Dukungan dari aparat penegak hukum, penyuluh pertanian, hingga poktan menjadi faktor penting agar semua program terlaksana secara efektif.
”Kolaborasi semua pihak sangat penting. Dengan pengawasan yang baik, pelaksanaan program akan semakin akuntabel, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat,” katanya.
Dia juga mendorong agar penyuluh dan gapoktan ikut mengawal pelaksanaan program di lapangan.
Komunikasi yang intensif antar pemangku kepentingan akan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.
”Komunikasi yang baik antara pemerintah, penyuluh, aparat penegak hukum, dan petani akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul,” tandasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri