Program Madrasah Inklusi di Pamekasan Belum Merata

Ina Herdiyana • Dipublikasikan Sabtu, 10 Agustus 2024 | 13:52 WIB
GENERASI EMAS: Peserta didik MAN 2 Bangkalan fokus menguikuti pembelajaran, Rabu (7/8). (KHOLIL RAMLI/JPRM)
GENERASI EMAS: Peserta didik MAN 2 Bangkalan fokus menguikuti pembelajaran, Rabu (7/8). (KHOLIL RAMLI/JPRM)

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Jumlah madrasah inklusi binaan Kemenag Pamekasan belum merata. Buktinya, dari 685 lembaga, baru 13 madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusi.

Padahal, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag telah meluncurkan program madrasah inklusi sejak 2022.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Pamekasan Badrus Somad mengatakan, 13 lembaga pendidikan sudah ditetapkan sebagai madrasah inklusi.

Perinciannya, tiga madrasah ibtidaiyah (MI), tujuh madrasah tsanawiyah (MTs), dan tiga madrasah aliyah (MA).

Tahun ini, lanjut Badrus, pihaknya menarget 60 persen madrasah di Kota Gerbang Salam ditetapkan sebagai madrasah inklusi.

”Tahun ini pemberkasan sudah diajukan, tapi masih dalam proses verifikasi dan validasi untuk penerbitan SK,” kata Badrus Jumat (7/8).

Badrus mengeklaim, pembelajaran inklusi diterapkan hampir di seluruh madrasah. Sebab, instansinya telah melakukan sosialisasi menyeluruh pada lembaga pendidikan binaannya.

Jadi, tidak harus menunggu surat keputusan (SK) untuk penerapan program layanan pembelajaran inklusi.

”Kalau pelayanan, semua madrasah harus menerapkan pembelajaran inklusi. Baik yang sudah di-SK atau yang belum menerima SK,” ujarnya.

Terpisah, Kepala MAN 2 Pamekasan Mohammad Holis menyampaikan, lembaga pendidikan yang dipimpinnya sudah menerima SK sebagai madrasah inklusi.

Menurut dia, semua anak bangsa mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Baca Juga: Enam Kepala OPD di Pamekasan Berstatus Plt

”Termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Meraka harus mendapat fasilitas yang layak untuk mencapai prestasi. Yaitu, dengan adanya layanan khusus dalam proses pembelajaran,” terang Holis.

Holis menjelaskan, untuk maksimal sistem pembelajaran inklusi diperlukan asesmen. Yakni melalui proses penjaringan dan klasifikasi sejak anak didik mendaftar.

”Karena ini sudah kewajiban, jadi kami harus menyiapkan sarana dan prasarana (sarpras) pendukungnya. Termasuk gurunya harus disiapkan,” pungkasnya. (c3/bil)

Editor : Ina Herdiyana
madrasah inklusi pamekasan program Belum Merata