DKPP Pamekasan Kelola DBHCHT Belasan Miliar

Hera Marylia • Dipublikasikan Senin, 9 November 2026 | 09:10 WIB
DAUN EMAS: Buruh tani tembakau menyunggi hasil panen menuju jalan raya di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Rabu (19/8). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)
DAUN EMAS: Buruh tani tembakau menyunggi hasil panen menuju jalan raya di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Rabu (19/8). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan mendapat tambahan anggaran jumbo dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Nilainya mencapai Rp 11 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025. 

Dengan tambahan tersebut, total anggaran DBHCHT yang dikelola DKPP pada 2026 mencapai sekitar Rp 16 miliar.

Yakni terdiri atas pagu murni DBHCHT 2026 Rp 5 miliar dan tambahan anggaran dari Silpa 2025 sebesar Rp 11 miliar.

”Penambahan itu sesuai dengan usulan program dan kegiatan dari OPD,” ungkap Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Sri Puji Harijani.

Dia menjelaskan, bagian perekonomian bertugas memastikan pelaksanaan program dan administrasi berjalan sesuai ketentuan.

Sementara tanggung jawab realisasi kegiatan berada pada setiap OPD penerima anggaran.

Pihaknya terus memantau dan berkoordinasi dengan seluruh OPD pengelola DBHCHT.

Evaluasi rutin dilakukan setiap dua bulan sekali. Sri mengaku sudah mendorong agar seluruh kegiatan segera dilaksanakan.

”Kami atensi betul, sehingga serapannya maksimal dan tidak menyisakan silpa yang cukup besar seperti tahun sebelumnya,” sebutnya.

Namun, tambahan anggaran belasan miliar tersebut menjadi sorotan legislatif. Mengingat, serapan DBHCHT murni 2026 di DKPP Pamekasan sangat minim.

Realisasinya di angka 9,48 persen dari pagu Rp 5 miliar atau sekitar Rp 474,5 juta.

Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan DKPP terkait penambahan anggaran tersebut.

Legislatif meminta DKPP mengoptimalkan sisa waktu untuk merealisasikan seluruh kegiatan yang dibiayai DBHCHT.

”Memang secara kondisi agak susah kalau bisa sampai seratus persen digelar. Tapi, kami ingin, tidak ada masyarakat yang rugi dengan tidak digelarnya kegiatan-kegiatan yang sudah terencana,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DKPP Pamekasan Almara Sugandi tidak merespons saat dimintai keterangan terkait alokasi dan pemanfaatan anggaran yang dikelola.

Termasuk saat dikonfirmasi terkait tambahan anggaran DBHCHT Rp 11 miliar tersebut. (lil/bil)

Editor : Hera Marylia
dkpp anggaran jumbo DBHCHT