PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Kasus dugaan pemotongan bantuan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Waru masih bergulir di Kejari Pamekasan. Namun, pelapor belum menerima perkembangan penanganan kasus tersebut.
Karena itu, pelapor Achmad Salim mendatangi Kejari Pamekasan untuk menanyakan perkembangan perkara tersebut kemarin (9/4). Dia ingin mengetahui seberapa jauh progres laporan yang telah dilimpahkan dari Kejati Jatim itu.
Menurut Salim, perkara itu sudah bergulir sejak awal Januari 2026 saat dilimpahkan ke Kejari Pamekasan. Karena itu, dia berharap ada kejelasan penanganan dari aparat penegak hukum (APH).
Salim menegaskan, kasus dugaan penggelapan bantuan sosial (bansos) tidak bisa dianggap sepele. Apalagi, bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. ”Ini menyangkut hak warga kurang mampu,” ingatnya.
Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pamekasan Ali Munip mengatakan, penanganan perkara tersebut masih dalam tahap pendalaman. Jaksa tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
Baca Juga: Legislatif Soroti Ketidakpatuhan Camat Ganding Tidak Pakai APD saat Sidak Dapur SPPG
”Kami tim jaksa mencari bukti valid. Saat ini masih dalam proses pendalaman kasus. Nanti jika ada perkembangan akan kami sampaikan kepada pelapor,” tutur mantan Kasi Penuntutan Kejati Jogjakarta itu.
Kasus PKH di Kecamatan Waru bermula dari aduan masyarakat (dumas) yang dilayangkan Salim ke Kejati Jawa Timur pada Desember 2025. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan bantuan terhadap dua warga Desa Tampojung Tenggina, yakni Liyas dan Misnari. Keduanya disebut hanya beberapa kali menerima bantuan.
Setelah ditelaah, Kejati Jatim melimpahkan perkara tersebut ke Kejari Pamekasan pada awal Januari 2026. Sejak itu, jaksa telah memanggil sejumlah pihak dan turun ke lapangan untuk mengumpulkan bahan keterangan. (afg/bil)
Editor : Amin Bashiri