PANDEMI Covid-19 memaksa pemerintah mengalihkan beberapa anggaran. Anggaran yang di-refocusing untuk penanganan Covid-19 di Pamekasan mencapai Rp 96,7 miliar.
Badan layanan umum daerah (BLUD) kesehatan yang mendapat tambahan anggaran Covid-19 yakni RSUD dr H Slamet Martodrjo (Smart), RSUD Waru, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan. Rp 12.040.000.000 untuk RSUD Smart, Rp 8.568.936.000 untuk RSUD Waru, dan Rp 14.452.043.000 untuk dinkes.
Dinkes sudah menyerap Rp 3.052.500.000 untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Seperti alat kesehatan (alkes), alat pelindung diri (APD), dan lain-lain. Alkes dan APD disediakan untuk 20 puskesmas.
Kadinkes Pamekasan Achmad Marsuki belum memastikan anggaran yang direalisasikan tersebut cukup untuk memenuhi beberapa hari ke depan. ”Fleksibel. Yang penting kita antisipasi ketersediaannya,” kata Marsuki.
Direktur RSUD Waru Hendarto mengaku sudah mengajukan anggaran. Namun, dana belum direalisasikan. Sementara APD masih tersedia, tetapi tidak banyak. ”Kami banyak menerima bantuan dari organisasi dan lembaga-lembaga lain,” imbuhnya.
Diakui, pengajuan dana tidak banyak. Sebab, RSUD Waru tidak menangani pasien positif. Baru ada dua pasien dalam pengawasan (PDP) yang dirawat. ”Yang menggunakan APD lengkap hanya petugas medis yang menangani dua PDP itu, sehingga lebih efisien,” tambahnya.
Wakil Direktur Medik RSUD Smart Pamekasan Mazhar mengakui sudah mengajukan dan merealisasikan anggaran Covid-19. Ketersediaan bantuan APD sudah menipis. ”Kalau mengandalkan bantuan saja tidak cukup,” kata Mazhar.
APD yang disediakan melalui pengadaan anggaran Covid-19 sudah datang. Pihaknya yakin penanganan covid-19 semakin maksimal.
Terpisah, Kabid Anggaran BPPKAD Sampang Laili Akmaliyah mengatakan, dalam penanganan Covid-19 pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi dan refocusing APBD 2020. Minimal 50 persen dari sisa APBD. Selain dana tersebut, tidak ada tambahan anggaran, baik ke dinkes ataupun RSUD.
Laili menyampaikan, anggaran di Dinkes Sampang yang terdampak refocusing di antaranya DAK fisik penugasan. Angaran yang semula untuk pengendalian penyakit dialihkan ke penanganan Covid-19. Sementara untuk RSUD anggaran DAK fisik reguler.
”Sebenarnya tidak hanya dari DAK. Ada juga dari DBHCHT, BLUD, dan yang lainnya. Tapi itu dialihkan, bukan tambahan,” katanya kemarin (13/5).
Anggaran rasionalisasi dan refocusing saat ini sudah digunakan. Apalagi perbup penggunaan anggaran tersebut sudah diubah. Karena itu, penggunaan anggaran harus sesuai peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa. ”Pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 dibebaskan pajaknya,” ungkapnya.
Plt Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi menyampaikan, dalam pengadaan alat menggunakan anggaran dari rasionalisasi dan refocusing. Di antaranya, alat yang menunjang terhadap penanganan Covid-19, seperti alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer, dan yang lainnya.
APD tersebut disalurkan kepada tim di kecamatan, termasuk puskesmas. Hal itu digunakan sebagai pelindung ketika menangani pasien. ”Jumlahnya di tiap kecamatan tidak sama. Bergantung kebutuhan,” tuturnya.
Pihaknya setiap bulan menyalurkan APD ke kecamatan. Hal itu akan berlangsung selama masa pandemi Covid-19 yang diprediksi selama enam bulan. Kendati begitu, pihaknya memastikan bahwa alat-alat tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan di kecamatan.
”Jenisnya berbeda-beda. Saya tidak hafal jumlahnya. Intinya saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kebutuhan di masing-masing kecamatan,” tukasnya. (jup/bil)
Editor : Abdul Basri