BANGKALAN, RadarMadura.id – Upah minimum kabupaten (UMK) Bangkalan 2027 diusulkan naik menjadi Rp 2.750.725.
Angka tersebut disepakati dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Bangkalan yang digelar Kamis (19/11).
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan Jemmi Tria Sukmana menyampaikan, sidang itu berlangsung di ruang kerjanya.
Ada beberapa unsur yang terlibat. Antara lain, Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi yang diwakili Universitas Trunodjoyo Madura (UTM), pengusaha dari Hipmi dan Apindo, Serikat Pekerja BRI, dan SP PLN, dan perwakilan Intelkam Polres Bangkalan.
Jemmi menyatakan, dalam sidang pleno itu juga disepakati adanya usulan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) 2027, yakni Rp 2.856.547. Selanjutnya, hasil tersebut akan diajukan kepada gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan.
Menurut dia, penentuan usulan UMK dan UMSK dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator.
Di antaranya, UMK Bangkalan 2026 sebesar Rp 2.550.274 dan UMSK Rp 2.670.819, serta nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Bangkalan yang digunakan dalam perhitungan mencapai 4,53 persen berdasarkan perhitungan Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, penyesuaian upah menggunakan koefisien alfa dengan rentang 0,5 hingga 1.
Jemmi menerangkan, kesepakatan dalam sidang pleno itu menjadi dasar bagi bupati Bangkalan untuk mengirimkan surat usulan kepada gubernur.
Penetapan UMK dan UMSK tersebut diharapkan berlaku mulai Januari hingga Desember 2027.
”Setelah ditetapkan gubernur, disperinaker akan menindaklanjuti dengan sosialisasi kepada para pemberi kerja dan pengusaha di Bangkalan,” terangnya. (ina/jup)
Editor : Hera Marylia