BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menyambut penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2024 dengan matang. Yakni, dengan mempercepat pengisian indikator penilaian.
Salah satu cara yang dilakukan adalah mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kelompok kerja (pokja) guna mempersiapkan proses yang akan dilakukan pemerintah pusat. Sementara pelaksanaan penilaian pada Oktober mendatang.
Kepala Dinas KBP3A Bangkalan Sudiyo menerangkan, ada tujuh indikator utama dalam penilaian PPE. Yaitu, komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran. Termasuk juga berupa alat atau sistem data terpilah, hingga peran serta masyarakat.
Sementara level perhargaan PPE dari pemerintah terdiri dari lima. Yakni, pratama, madya, nindia dan utama. Sedangkan level tertinggi adalah penghargaan sebagai mentor. ”Periode 2021, 2022, dan 2023, Bangkalan menerima penghargaan, tapi masih pada level terbawah (level Pratama, Red),” tegas pria yang akrab disapa Yoyok itu.
Mantan Kadinkes Bangkalan itu memaparkan, Kota Salak beruntung mendapat penghargaan Pratama 2023. Sebab, saat itu masih ada empat daerah di Jawa Timur (Jatim) yang tidak mendapatkan penghargaan Parahita Ekapraya.
Tahun ini Yoyok menargetkan prestasi dalam penghargaan PPE 2024 naik level. Namun, target yang dicanangkan tidak terlalu muluk-muluk. Sebab, instrumen penilaian tahun ini lebih ketat dibandingkan tahun 2024.
”Jadi kalaupun bisa bertahan di Pratama, itu sudah bersyukur. Seumpama sampai di Madya itu sudah prestasi yang luar biasa. Boleh dikatakan begitu, bisa lebih bagus lah untuk tahun depannya,” sebutnya.
Sekkab Bangkalan Ismet Effendi menegaskan pemkab mendorong semua OPD untuk menyatukan persepsi dan berkomitmen untuk berjuang bersama-sama agar kembali mendapat penghargaan Parahita Ekapraya. Dengan begitu, hasil penilaian PPE 2025 naik level dibandingkan tahun sebelumnya.
”Itu butuh komitmen dan kekompakan semua OPD. Harapan kami, PPE dan PPG ini tugasnya tidak hanya dibebankan ke dinas KP, tapi semua OPD. Untuk membawa nama Bangkalan harus bertanggung jawab,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti