BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengevaluasi realisasi program universal health coverage (UHC).
Tahun ini penerima program layanan kesehatan gratis tersebut diperketat. Penerima manfaat minimal sudah berdomisili enam bulan di Kota Salak.
Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far menegaskan, kebijakan ini bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan penerima UHC tepat sasaran. Sehingga, akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Bangkalan terjamin.
”Dari hasil evaluasi, sebagian besar penerima manfaat justru dari kalangan masyarakat mampu. Mereka terdata sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS, meski secara ekonomi dinilai tidak memenuhi kriteria,” tegasnya.
Fauzan mengungkapkan, Pemkab Bangkalan juga menemukan adanya penyalahgunaan program oleh warga dari luar daerah. Di antaranya, mengubah identitas kependudukan agar bisa mengakses layanan kesehatan gratis.
”Tentu ini membebani APBD Bangkalan. Makanya pelu diatur, penerima manfaat harus berdomisili minimal enam bulan di Bangkalan,” ungkapnya.
Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Miftahul Jannah menyebut, tahun ini anggaran program UHC sebesar Rp 55,5 miliar. Anggaran Rp 7 miliar di antaranya digunakan untuk melunasi tunggakan.
”Kalau melihat tahun-tahun sebelumnya, belum bisa mengakomodasi premi penerima bantuan iuran daerah (PBID) selama setahun. Mudah-mudahan dengan pengawasan ketat bisa cukup,” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Amin Basiri