SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah telah menetapkan lima jalur pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024–2025.
Perinciannya, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil lomba, jalur prestasi nilai akademik, dan terakhir adalah jalur zonasi.
Jalur yang paling umum diketahui masyarakat adalah jalur yang terakhir atau zonasi.
Dengan demikian, tidak sedikit pelajar mendaftar melalui jalur zonasi. Namun, praktiknya dinilai rancu dan membingungkan. Sebab, pemetaan zonasi tidak berdasar jarak geografis.
Salah satu sampel yang terjadi misalnya di SMAN 1 Sumenep. Tidak sedikit pelajar yang berada di jalur zonasi mendaftar ke sekolah tersebut. Misalnya, pelajar asal Kecamatan Lenteng dan kecamatan lainnya.
Kepala SMAN 1 Sumenep Rafiuddin mengatakan, selagi masih berada dalam zonasi, siapa pun bisa mendaftar.
Zonasi itu sudah diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. ”Misalnya Kalianget, itu memang masuk zona I, kalau Lenteng zona II,” kata Rafi kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Rafiuddin menyatakan, pemetaan zonasi tersebut sudah ditetapkan dan menjadi peraturan yang harus diberlakukan.
”Jadi, kami tidak menerima pelajar di luar zonasi yang sudah ditetapkan. Dokumennya ada,” ungkapnya.
Anggota Dewan Pendidikan (DP) Sumenep Slamet Wahedi mengatakan, sistem PPDB melalui zonasi memang perlu dijelaskan secara detail.
Artinya, sekolah perlu melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat.
Baca Juga: Proyek JUT Rp 12 Miliar Belum Digarap, DKPP Sumenep Sebut Tunggu Penyelesaian Administrasi
Pria yang karib disapa Slamet itu menyampaikan, sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berdasarkan jarak geografis.
Misalnya, meski seseorang berdekatan dengan sekolah tertentu, jika tidak masuk zona, wajar melakukan protes.
”Misalnya, si A ingin masuk sekolah B. Jaraknya dekat, tapi dalam sistem zonasi oleh pemerintah tidak dimasukkan. Nah, hal ini yang berpotensi memicu keributan atau gejolak,” tuturnya.
Slamet menegaskan, sosialisasi itu penting dilakukan agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Termasuk mengenai transparansi informasi yang mudah diakses masyarakat. ”Itu yang harus dijalankan,” tandasnya. (di/yan)
Editor : Ina Herdiyana