Oleh SIRLIA FITRILILLAH
PADA 20 Oktober 2024, secara resmi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Salah satu program utama dari pemimpin satu ini yaitu makan bergizi gratis (MBG), berdasarkan visi dan misinya untuk mewujudkan generasi tangguh dan siap menghadapi sekian banyak problema di masa depan. Namun, program ini menuai kontroversi dari berbagai elemen, baik dari pakar politik, pakar pendidikan, maupun para ekonom. Hal yang menuai polemik yaitu dari segi penyaluran bahkan anggaran yang harus digelontorkan negara nantinya.
Dilansir dari Kompas, program MBG membutuhkan dana sekitar Rp 450 T, sedangkan APBN hanya Rp 71 T. Ini bukan angka yang kecil. Bahkan berdasarkan laporan dari CNN pada 8 Oktober 2024, dana yang harus dikeluarkan negara dalam melaksanakan program ini mecapai Rp 1,2 T setiap hari. Dalam jangka panjang pada 2029 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen diperkirakan anggaran negara akan defisit 3,34 persen dan melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Bahkan meskipun pertumbuhan ekonomi akan dioptimalkan sampai 100 persen, dengan pertumbuhan ekonomi 7 persen, negara akan tetap mengalami defisit sebesar 3,1 persen.
Ambisi pemerintah untuk tetap melaksanakan program satu ini semakin mencuat ke permukaan, misalnya melalui cara-cara jitu seperti menaikkan pajak pertumbuhan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Sekilas kita percaya bahwa ini cara pemerintah untuk mengurangi mental konsumtif rakyat Indonesia dengan cara menaikkan PPN. Namun jika kita menelisik lebih dalam dapat dimungkinkan inilah cara pemerintah untuk menanggulangi anggaran program MBG yang melebihi kapasitas negara. Program MBG yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat malah menimbulkan ambiguitas. Benarkah program ini ingin menstabilkan ekonomi dan kesehatan rakyat Indonesia atau malah menambah beban baru bagi rakyat?
Belum lagi ada daerah yang diketahui menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk sementara waktu menjalankan program satu ini sebagai bentuk uji coba. Inilah bentuk ambisi pemerintah karena ”telanjur” mengumandangkan program ini. Dan ini terkesan ”dipaksakan” padahal masih belum matang dan tak seharusnya dihidangkan. Berdasarkan data Jawa Pos Radar Madura, di Kabupaten Sumenep pada 29 Januari 2025 terdapat sejumlah petugas dapur MBG yang berhenti karena beban kerja sangat berat serta para pekerja tidak diberi tahu perihal upah yang akan didapat karena tidak ada kontrak kerja yang disodorkan. Pekerja dapur MBG ini memiliki tugas masing-maisng. Petugas bagian masak bekerja pukul 01.00–10.00, lalu petugas bagian persiapan dimulai pada pukul 04.00–11.00. Sementara petugas yang mempersiapkan bahan dimulai pukul 15.00–02.00 dan untuk bagian yang mencuci kotak pukul 14.00–01.00. Akibatnya, dari 16 petugas pencuci kotak makan, tersisa 12 orang. Sebab, empat lainnya memutuskan berhenti di hari pertama program MBG ini diluncurkan karena alasan pekerjaan berat dan tidak ada kejelasan tentang upah.
Kali ini kita harus mengevaluasi setiap program dan ketetapan dari pemerintah yang sekiranya tak berdampak positif bagi Indonesia dalam jangka panjang. Pemerintah sebagai instrumen negara harusnya memberikan regulasi yang mengarah pada perkembangan Indonesia, apalagi untuk menyambut Indonesia Emas pada 2045. Harusnya pemerintah memfokuskan dan memberikan perhatian khusus tentang arah pendidikan di Indonesia.
Laju industri dan terknologi yang terus berkembang saat ini dijadikan momentum bagi negara lain seperti Finlandia, Australia, bahkan Belgia untuk menciptakan formula terbaru di bidang pendidikan guna menyongsong sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik lagi. Lalu kita melihat Indonesia, negara ini tetap berkutat dan menfokuskan diri pada hal yang sampai saat ini, masih harus mencari ”pembenaran”. Di bidang pendidikan Indonesia tidak hanya tertinggal 10 langkah, tetapi 1.000 langkah. Indonesia hanya berganti pemimpin, bukan berganti kebijakan. Indonesia hanya telah melantik pemimpin yang baru, bukan melantik pemikir dan generasi unggulan.
Coba kita lihat Indonesia saat ini, berdasarkan laporan berjudul Digital Civility Index, Microsoft mengumumkan bahwa pada 2019 warganet Indonesia berada di posisi 11 dari 25 negara. Kemudian pada 2020, skor Indonesia turun 8 poin lebih buruk daripada 2019 dan berada di peringkat 29 dari 32 negara. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna media sosial paling tidak sopan se-Asia Tenggara.
Lalu perihal angka putus sekolah, badan pusat statistik pada 2022 mengumumkan bahwa secara keseluruhan untuk jenjang SD berada di angka 0,71 persen, jenjang SMP 6,94 persen, dan SMA mencapai 22,52 persen. Hal ini menandakan perlu adanya regulasi dan perhatian khusus dari pemerintah dalam menanggulangi masalah ini.
Laporan PISA (Program for International Student Assessment) menyebutkan bahwa pada 2018 Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara. Dengan skor membaca 371 dari nilai rata-rata 487, skor matematika 379 dari nilai rata-rata 489, lalu skor sains 396 dari nilai rata-rata 489. Lalu pada 2022, program yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-Operation and Develompment (OECD) ini kembali mengumumkan peringkat pendidikan secara global dan Indonesia menempati peringkat 69 dari 80 negara dengan skor membaca 359 dari nilai rata-rata 469, lalu skor matematika 366 dari nilai rata-rata 358, dan skor sains 383 dari nilai rata-rata 384.
Secara peringkat, pada 2022 Indonesia mengalami peningkatan. Namun jika diperhatikan lebih intens, skor Indonesia mengalami penurunan dibandingkan pada 2018. Pada 2018, skor Indonesia mencapai 1,146, lalu pada 2022 skor Indonesia 1,108.
Indonesia Menuju Generasi Emas
Indonesia menargetkan generasi emas di tahun 2045, sebagai bonus momentum seabad kemerdekaan. Pada umur ke-100 ini, Indonesia diharapkan berada pada fase kematangan dengan wajah Indonesia yang lebih gagah dan siap sedia menerima perubahan serta menjadi aktor dalam modernisasi. Sedangkan generasi emas merupakan julukan bagi generasi yang waktu atau masa itu sudah mencapai masa produktifnya. Badan perencanaan pembangunan menyatakan bahwa pada 2030–2040 Indonesia akan mendapatkan bonus demografis dengan akumulasi 70 persen rakyat Indonesia berumur 15–64 tahun dan 30 persen berumur di bawah 14 dan di atas 64 tahun. Pada umur 14–64 tahun inilah masa produktivitas dari seseorang mencapai siklus tertingginya. Inilah peluang terbesar bagi Indonesia dengan segala kecakapan, kecerdasan, dan teknologi yang memadai, Indonesia diharapkan ”berjalan” dengan anggun ke masa keemasannya dan mengubah diri menjadi negara maju bukan lagi negara berkembang, bersama negara adikuasa seperti Amerika, Tiongkok, Singapura, dan lainnya.
Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang harus dipersiapkan Indonesia agar cita-cita tersebut terealisasi sesuai dengan harapan?
Bonus demografis merupakan momentum yang sangat menjanjikan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, inovatif, kreatif, dan komunikatif sehingga akan mampu mengantarkan Indonesia sebagai negara yang kompetitif secara global dan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari hal ini, pendidikan merupakan kunci utama untuk membentuk SDM yang unggul dan mampu bersaing secara global.
Selanjutnya, perlu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan agar SDM Indonesia siap menyambut bonus demografi tersebut.
Melalui Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pemerintah menetapkan wajib belajar sembilan tahun. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merancang RUU Sisdiknas terintegrasi yang mewajibkan belajar 13 tahun. Dari peraturan ini, secara subtansional sangat menjanjikan bagi pendidikan generasi bangsa, tetapi kembali lagi pada penerapannya. Pemerintah sebagai instrumen negara pemilik kekuasaan janganlah memandang kuantitas seberapa lama siswa itu belajar, tetapi harus menganalisis kualitas pendidikan itu sendiri. Jangan sampai waktu 9 bahkan 13 tahun yang dilalui hanya perpindahan kelas semata, tetapi tidak mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pendidikan karakter bagi siswa.
Kedua, pendidikan berkualitas, dalam konteks bonus demografis Indonesia harus mempersiapkan generasi yang unggul, inovatif, dan berpikir kritis sehingga dapat memecahkan berbagai problem yang dihadapi negara ini. Pendidikan berkualitas dapat dibentuk dengan pembelajaran menyenangkan dan pengajar kompeten sehingga mewujudkan sekolah masa depan yang berkualitas dan menyenangkan, bukan menjadikan pendidikan sebagai ladang komersial. Sebab, hal ini membuka pemikiran bahwa yang boleh mengenyam pendidikan hanyalah orang-orang yang beruang.
Lalu universitas-universitas di tanah air tidak hanya berupa lahan penampungan mahasiswa yang katanya ”berpendidikan” dan universitas tidak lagi melahirkan sarjana-sarjana kertas, yang cukup semringah dengan gelar sarjananya. Universitas harus mampu melahirkan pewaris bangsa yang tahan banting dengan segala perubahan, bukan generasi stroberi yang ”benyek” ketika kena sikut. Juga bukan Duck Generation, yang hidupnya hanya ikut-ikutan. Juga para lulusan harus memiliki mental pencipta lapangan pekerjaan bukan sekadar pencari pekerjaan.
Ketiga, pendidikan karakter. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses pengembangan budi pekerti (karakter) dan pikiran (intellect) anak. Dengan adanya penguatan pendidikan karakter sejak dini, maka nantinya akan tercipta generasi yang bermoral, bersikap sesuai dengan tuntunan, dan tak merusak tatanan kehidupan. Pendidikan karakter akan menjadi upaya peningkatan kualitas manusia sekaligus sebagai salah satu solusi terhadap kemerosotan moral dan mewujudkan generasi yang lebih manusiawi.
Meminjam perkataan Woodrow Wilson, ”if you lose your wealth, you have lost nothing; if you lose your health, you have lost something; but if you lose your character, you have lost everything”. Menampakkan, karakter merupakan hal yang amat krusial bagi pengembangan pendidikan di Indonesia sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Maka Indonesia sebagai negara yang potensial mencapai masa keemasan, kiranya perlu melakukan gebrakan-gebrakan nyata dan pendidikan adalah kunci dari semua hal itu. Pendidikan selalu punya ruang tersendiri untuk memengaruhi setiap tatanan kehidupan. Sebab ketika seseorang sudah ”berpendidikan,” dia mampu memecahkan setiap kesulitan yang dihadapi dan mampu mencari solusi yang paling pas. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan pemikiran yang kreatif, inovatif, serta memiliki karakter kuat.
Bonus demografis yang akan kita rasakan pada 20 tahun mendatang haruslah diisi dengan program bermutu yang mengacu pada kesuksesan di masa depan dan kita harus mulai dari sekarang. Mari kita membuka pikiran, mencoba menganalisis lebih dalam, bahwa negara ini butuh program dan gerakan yang berpusat pada peningkatan SDM, bukan perihal perut saja. Maka perlulah kita mengevaluasi program MBG yang sampai detik ini masih perlu ”dirasionalkan” dan masih perlu mencari ”pembenaran”.
Jangan sampai kita ”dininabobokkan” karena telah kenyang. Mari kembalikan pemikiran kritis kita yang telah lama hilang. Sebagaimana perkataan J. Sumardianta dan Dhitta Puti Sarasvati dalam bukunya bahwa tanpa miras, hidup ini sudah memabukkan. (*)
*)Mahasiswa Universitas Annuqayah dan Santri Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Utara Putri
Editor : Ina Herdiyana