Demokrasi yang Tersandera

Hera Marylia Damayanti • Dipublikasikan Minggu, 29 September 2024 | 13:40 WIB

Abd. Munib, asisten dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura.
Abd. Munib, asisten dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura.
 

Oleh ABD. MUNIB

 

PILKADA 2024 membawa catatan tersendiri dalam sejarah politik lokal di Indonesia. Data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI per 16 September 2024, ada 35 daerah yang hanya memiliki satu bakal pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal. Fenomena ini, alih-alih mencerminkan keberhasilan proses demokrasi yang ideal, justru menyandera kualitas demokrasi di tingkat daerah. Dalam demokrasi yang sehat, pilkada seharusnya menjadi arena pertarungan gagasan, visi, dan program yang kompetitif. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih kandidat terbaik berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan kebijakan yang diusung.

Namun, fenomena calon tunggal ini justru memperlihatkan adanya masalah serius. Masyarakat yang seharusnya memiliki pilihan dan suara aktif, kini dipaksa memilih pada satu-satunya pilihan atau abstain melalui kotak kosong. Ketika hanya satu calon yang tersedia, proses demokrasi berubah menjadi penggantian struktural semata, tanpa ada ruang bagi perdebatan visi atau kebijakan yang berarti.

Fobia Pilkada

Salah satu dampak dari fenomena calon tunggal ini adalah munculnya pilkada phobia atau fobia pilkada–sebuah ketakutan atau rasa frustrasi terhadap proses pilkada itu sendiri. Dengan minimnya opsi yang tersedia, masyarakat tidak dapat mengekspresikan preferensi politik mereka secara maksimal dan objektif. Mereka terjebak dalam situasi, sebab pilihan mereka terbatas alias tidak ada pilihan sama sekali. Fobia pilkada bisa menyebabkan ketidakpuasan dan apatisme yang semakin dalam lantaran masyarakat kehilangan keyakinan bahwa pilkada merupakan mekanisme yang mengantarkan pada perubahan yang mereka inginkan.

Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu penurunan partisipasi politik, mengingat pilkada dianggap hanya formalitas. Tidak adanya kompetisi politik yang sehat akan mengarah pada peminggiran aspirasi rakyat, dan akhirnya, demokrasi lokal tidak lagi menjadi arena representasi kepentingan masyarakat, melainkan sekadar perpanjangan tangan dari kekuasaan pusat atau elite tertentu. Untuk memahami lebih jauh fenomena ini, kita bisa menggunakan klasifikasi yang diutarakan oleh Jason Brennan dalam bukunya Against Democracy (2017). Brennan membagi masyarakat demokrasi ke dalam tiga kategori: Hobbit, Hooligan, dan Vulcan. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal keterlibatan politik dan pandangan terhadap proses demokrasi.

Pertama, Hobbit adalah kelompok masyarakat yang cenderung apatis terhadap politik. Mereka tidak banyak terlibat dalam proses demokrasi, baik karena kurangnya informasi atau minat. Dalam konteks pilkada dengan calon tunggal, kelompok ini mungkin tidak terlalu peduli dengan siapa yang terpilih, karena mereka tidak melihat adanya relevansi langsung antara hasil pilkada dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Kedua, Hooligan adalah mereka yang antusias terhadap politik, tetapi memiliki kecenderungan fanatik dan antipati terhadap kelompok politik yang berbeda. Di Indonesia, kelompok ini sering kali terlihat dalam dukungan fanatik terhadap calon tertentu, terlepas dari kualitas atau kebijakan yang ditawarkan. Mereka terjebak dalam permainan identitas dan sering kali mudah terprovokasi oleh sentimen sektarian atau primordial.

Pilkada dengan calon tunggal bisa memperburuk situasi ini, karena ketiadaan kompetisi bisa membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi politik oleh elite atau pihak yang berkepentingan. Ketiga, Vulcan adalah kelompok masyarakat yang rasional, cerdas, dan berbasis pada data ilmiah. Mereka adalah warga negara yang menginginkan kebijakan berbasis bukti dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan politik. Sayangnya, di banyak pilkada, kelompok ini masih menjadi minoritas. Ketika dihadapkan dengan calon tunggal, Vulcan mungkin merasa frustrasi karena mereka kehilangan ruang untuk memilih kandidat berdasarkan analisis yang matang dan rasional.

Brutalis

Dalam konteks pilkada di Indonesia, saya ingin menambahkan satu kategori lagi, yaitu Brutalis. Brutalis adalah kelompok yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Mereka tidak peduli dengan nilai-nilai demokrasi, selama langkah-langkah yang mereka ambil membawa manfaat politik bagi kelompoknya. Dalam konteks pilkada, Brutalis adalah mereka yang mungkin mendukung munculnya calon tunggal melalui manipulasi politik, kooptasi lembaga-lembaga demokrasi, atau bahkan penggunaan intimidasi. Bagi mereka, pilkada bukan lagi tentang kepentingan rakyat, melainkan alat untuk mempertahankan dominasi politik.

Fenomena calon tunggal adalah indikasi bahwa demokrasi di tingkat lokal sedang menghadapi tantangan serius. Alih-alih menjadi mekanisme pemilihan yang kompetitif dan transparan, pilkada bisa berubah menjadi formalitas belaka. Demokrasi yang sehat membutuhkan persaingan yang adil dan terbuka, dalam hal ini masyarakat diberikan pilihan yang beragam dan dapat mengevaluasi calon-calon berdasarkan visi dan program mereka. Ketika pilihan terbatas, demokrasi menjadi semu. Guna menyelamatkan demokrasi lokal dari ancaman fenomena calon tunggal, kita membutuhkan reformasi mendasar dalam sistem pilkada. Salah satu solusinya adalah, mendorong partisipasi politik yang lebih luas, baik dari partai politik maupun kandidat independen.

Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga mereka tidak hanya terjebak dalam fanatisme politik atau apatisme, tetapi menjadi warga negara yang rasional dan cerdas dalam memilih. Hanya dengan masyarakat yang terdidik secara politik, kita bisa berharap munculnya lebih banyak kelompok Vulcan. Jika fenomena calon tunggal terus dibiarkan, kita akan kehilangan esensi demokrasi itu sendiri, dan yang tersisa hanyalah bayang-bayang kekuasaan yang dikendalikan oleh kelompok Brutalis. (*)

*)Asisten Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura

Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News

Editor : Hera Marylia
hooligan partisipasi Vulcan pilkada fenomena Brutalis kekuasaan calon tunggal demokrasi hobbit politik