Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menata Ulang Komunikasi Politik NU Pasca-Muktamar

A
Penulis: Amin Bashiri❯
Moh. Zuhdi
Moh. Zuhdi

Advertisement

 


Oleh Moh. Zuhdi*

Advertisement


Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, memang telah selesai. Kepemimpinan baru sudah ditetapkan yakni KH. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dipercaya menjadi Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031 melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah proses musyawarah para ulama.

Namun, sebuah organisasi besar tentu tidak berhenti pada saat keputusan kepemimpinan sudah ditetapkan. Justru setelah muktamar berakhir, ada pekerjaan yang jauh lebih penting yaitu bagaimana mengelola komunikasi politik setelah kontestasi selesai.

Advertisement

Dalam amatan penulis, pertanyaan ini penting karena sepanjang proses menuju muktamar, NU tidak hanya berhadapan dengan persoalan mekanisme pemilihan, tetapi juga berhadapa dengan berbagai narasi politik yang berkembang di ruang public (public sphare). Ada ketegangan elite, perdebatan mengenai mekanisme AHWA, komentar tokoh politik, hingga pernyataan yang kemudian berkembang menjadi polemik di berbagai saluran media.

Karena itu, muktamar seharusnya tidak hanya menghasilkan struktur kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi momentum untuk menata ulang komunikasi politik elite NU.

Dari Kontestasi Menuju Konsolidasi

Dalam politik organisasi, kontestasi adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan pilihan, kepentingan dan pandangan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Persoalannya bukan apakah konflik atau perbedaan itu ada, melainkan bagaimana perbedaan tersebut dikomunikasikan setelah keputusan diambil.

Kalau kita mengingat kembali beberapa peristiwa yang terjadi jauh sebelum muktamar dimulai, ketegangan internal NU akhirnya menemukan jalan rekonsiliasi melalui pertemuan para kiai sepuh, mustasyar dan pimpinan NU di Pondok Pesantren Lirboyo pada 25 Desember 2025. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan muktamar secara bersama (NU Online, 2025 dan Suara Surabaya, 2025).

Rekonsiliasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak selalu harus berlangsung melalui ruang formal. Dalam tradisi NU, komunikasi juga bekerja melalui jaringan kiai, pesantren, tokoh senior dan hubungan sosial yang telah terbangun lama.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PCNU Pamekasan Suarakan Kemandirian Pesantren, Dalam Rapat Pleno Muktamar Ke-35 di Tambakberas

PCNU Pamekasan Suarakan Kemandirian Pesantren, Dalam Rapat Pleno Muktamar Ke-35 di Tambakberas

Ketua PCNU Pamekasan KH. Muchlis Nasir menilai, potensi ekonomi pesantren cukup besar untuk terus dikembangkan.

Menimbang 'Kemerdekaan' NU di Muktamar Tambakberas: Antara Kemandirian Ekonomi dan Godaan Kekuasaan

Menimbang 'Kemerdekaan' NU di Muktamar Tambakberas: Antara Kemandirian Ekonomi dan Godaan Kekuasaan

Dalam kontestasi gagasan yang mengemuka, pertemuan ideologis antara Marhaenisme (aliran GMNI) dan Aswaja NU menawarkan sebuah pisau analisis yang tajam.

Bahas Pajak dan Zakat, Bahtsul Masail Maudluiyah Diwarnai Adu Argumentasi

Bahas Pajak dan Zakat, Bahtsul Masail Maudluiyah Diwarnai Adu Argumentasi

Bahtsul Masail Maudluiyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) berlangsung penuh dinamika pendapat. Pada Bahtsul Masail kali ini membahas tentang fiskal bangsa ini dari perspektif fikih.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer