SERAPAN tembakau di Pamekasan baru 280.093 bal dengan total berat 12.604.185 kilogram (kg). Rekap realisasi pembelian ini per 19 September 2019. Jika dipersentasekan baru 59,1 persen dari total rencana pembelian pabrikan yang ditetapkan 21.300.000 kg atau 21.300 ton.
Anggota DPRD Pamekasan Ali Masykur menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat tembakau murah. Di antaranya, pemkab tidak serius mengawal petani dari awal cocok tanam, menyiram, panen, sampai penjualan akhir di gudang.
”Tidak serius dikawal oleh pemerintah daerah, sehingga petani merasa dirugikan. Para pengusaha tembakau di Pamekasan juga sering sepihak dalam membeli dan memilih kualitas tembakau,” terangnya.
Padahal menurutnya, cuaca saat ini sangat baik untuk bertani tembakau. Tidak ada alasan bagi pihak pabrikan untuk membeli tembakau dengan harga murah.
”Yang kedua, banyak gudang yang menipu, mendatangkan dan membeli tembakau Jawa. Lalu diracik di Jawa, dan dibawa dalam bentuk kering ke Madura,” bebernya.
Dengan demikian, gudang yang membeli tembakau menipu petani. Hal ini menurutnya tidak ada perlindungan dari pemerintah kabupaten.
”Contoh, sebulan yang lalu ditemukan racikan tembakau Jawa di salah satu gudang di Pamekasan. Itu berdasarkan sidak dari paguyuban petani tembakau,” terangnya.
Politikus PPP tersebut menjelaskan, seharusnya pemkab membuat satgas tentang tembakau untuk mengawal petani dan tembakau Pamekasan.
”Mari kita duduk bersama semua elemen yang berkepentingan dan membicarakan formulasi yang baik bagi petani dan pedagang, karena selama ini belum pernah dilakukan,” ajaknya.
Kabid Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Imam Hidayat menjelaskan, data serapan tembakau selama ini diperoleh dari tim pemantau. Pihaknya kembali mengonfirmasi ke pihak pabrikan. Pasalnya, sering kali data pemantau dan pabrikan tidak sama.
”Kami tidak serta-merta percaya kepada hasil laporan pemantau. Kami mengonfirmasikan kembali ke gudang,” katanya kemarin (22/9).
”Jam kerja pemantau terbatas hingga pukul 17.00. sementara setelah itu penyerapan tembakau masih tetap berlangsung,” terangnya.
Imam membenarkan, pemantauan tembakau setelah masa kerja mereka berakhir tidak akan maksimal. Namun, pihaknya akan tetap meminta data ke pihak gudang dan pabrikan. Sebab, setelah 28 September belum ada gudang yang tutup.
”Biasanya satu minggu sebelum penutupan gudang, pihak pabrikan menyampaikan pemberitahuan dan sampai sekarang belum ada pemberitahuan,” ujarnya
Sisa serapan tembakau diprediksi kurang 40 persen dari data atau rencana total pembelian. Karenanya, pihak pabrikan dipastikan akan tetap membeli tembakau masyarakat sesuai dengan kualitasnya. ”Sejauh ini pembelian lancar dan tidak ada tembakau yang tidak terbeli,” terangnya.
Sekadar diketahui, laporan serapan pembelian tembakau pabrikan di Bumi Gerbang Salam setelah 28 September terancam tidak valid. Sebab, per tanggal itu masa kontrak pemantau tembakau berakhir. Artinya, tidak akan ada lagi pengawasan serapan tembakau.
Sementara di Kota Keris, pemerintah kabupaten (pemkab) dan DPRD Sumenep mulai turun tangan untuk mengatasi persoalan yang meresahkan petani tembakau. Pemerintah mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak pabrikan. Sementara wakil rakyat bersurat kepada pabrikan.
Bupati Sumenep A. Busyro Karim menyampaikan, pemkab sudah bertemu dan membicarakan permasalahan tersebut dengan pihak pabrikan. Sekaligus bersurat untuk kembali melakukan pembelian tembakau di Kota Keris.
Mantan ketua DPRD Sumenep itu mengaku juga sudah membentuk tim khusus yang bergerak mencari solusi ke gudang-gudang di luar Madura. Salah satunya mencari ke daerah Malang. Mengingat, tembakau petani banyak menumpuk dan tidak terjual.
”Selain di luar Madura, kami juga upayakan agar yang di Madura ini juga kembali melakukan penyerapan,” kata Busyro kemarin (22/9).
Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam menanggapi jeritan petani tembakau. Dewan sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu gudang di Sumenep untuk mengetahui kondisi dan menyerap aspirasi.
”Kami juga sudah bersurat ke pabrik-pabrik agar kembali membeli tembakau dari petani,” tuturnya.
Menurut Hamid, anjloknya harga tembakau karena tidak adanya pembelian dari pabrikan. Dengan demikian, tengkulak mengambil harga rendah untuk mengantisipasi besarnya kerugian.
Di samping itu, Hamid menyebut ada indikasi permainan dari pedagang tembakau. Ditutupnya pembelian dari pabrikan dimanfaatkan untuk menawar tembakau petani dengan harga miring.
Setelah itu, tembakau ditimbun untuk dijual saat pabrik kembali membuka pembelian. Tentu dengan harga lebih tinggi dibandingkan saat ini.
”Jadi orang-orang yang punya uang itu membeli ke petani dengan harga murah. Ditimbun untuk dijual saat pabrik mulai buka lagi,” ungkap mantan ketua Komisi I DPRD Sumenep periode itu.
Hamid menambahkan, pedagang seperti ini rela menunggu sampai awal tahun depan. Antara Maret sampai April 2020. Sebab, diperkirakan pada bulan-bulan tersebut pabrik akan kembali memiliki modal untuk melakukan penyerapan tembakau.
Pihaknya akan terus berupaya agar tembakau petani bisa terserap semua tahun ini. Termasuk mengupayakan agar pabrikan membeli dengan harga lebih layak.
”Kami juga berkoordinasi dengan DPRD provinsi untuk mengawal persoalan ini. Karena masalah ini tidak hanya di Madura. Tapi, berbagai daerah penghasil tembakau,” tukasnya.
Editor : Abdul Basri