PAMEKASAN, RadarMadura.id – Selain proyek fisik jalan usaha tani dan pengeboran, proyek irigasi yang melekat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan juga belum digelar. Pagu anggarannya mencapai hampir satu miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, terdapat sembilan paket proyek irigasi di DKPP Pamekasan yang belum direalisasikan. Total anggaran seluruh pekerjaan tersebut mencapai Rp 877,455 juta.
Sembilan paket tersebut memiliki uraian pekerjaan seragam, yakni pasangan batu saluran miring wilayah 1.
Masing-masing paket memiliki pagu Rp 97,495 juta dengan spesifikasi saluran setinggi 0,7 meter dan lebar 0,4 meter. Seluruhnya masuk kategori pekerjaan konstruksi (lihat grafis).
Baca Juga: Polisi Buru Pemasok Sabu Dua Kades, Satu Orang Masuk DPO, Kades Bringsang Positif Metamfetamin
Belum terlaksananya proyek tersebut menambah daftar pekerjaan fisik DKPP yang belum dikerjakan hingga triwulan IV.
Padahal, infrastruktur irigasi penting untuk menunjang kelancaran pengairan lahan pertanian.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pelaksanaan kegiatan.
Sebab, anggaran APBD semestinya segera direalisasikan agar manfaatnya dirasakan petani, bukan mengendap hingga akhir tahun.
Aktivis Mahasiswa dan Rakyat Merdeka (Mahardika) Pamekasan Rachmad Kurnia Irawan mendesak bupati mengevaluasi OPD yang lamban merealisasikan program.
Menurutnya, keterlambatan tersebut mencerminkan lemahnya kinerja dinas teknis dalam mengeksekusi anggaran.
”Wajib dievaluasi (DKPP Red), yakni oleh bupati Pamekasan, supaya program ini segera dilaksanakan,” ungkapnya.
Baca Juga: Pencairan BLT Buram, Dinsos Pamekasan Berdalih Masih Lakukan Verval
Menurut dia, program APBD harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk pembangunan irigasi yang melekat di DKPP.
Iwan mendesak proyek tersebut segera direalisasikan agar manfaatnya dirasakan petani, terlebih musim tanam padi segera tiba.
”Harusnya ini segera diproses supaya masyarakat atau petani bisa langsung merasakan manfaatnya dari program pembangunan irigasi ini,” ujarnya.
Dia juga meminta Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman turun tangan mengevaluasi keterlambatan tersebut.
Apalagi, waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 semakin terbatas, hanya tersisa sekitar 45 hari sebelum tutup buku.
”Jangan sampai ada lagi istilah ditunda tahun 2027. Program ini sangat ditunggu oleh masyarakat Pamekasan, khususnya para petani,” sebutnya.
Iwan berpendapat, DKPP seharusnya mengutamakan asas manfaat dalam pelaksanaan program irigasi tersebut.
Terutama bagi petani sebagai penerima manfaat, mengingat musim tanam padi segera tiba.
Baca Juga: Dokter Maftahur Rizkiyah Putri Terpilih sebagai Duta Kesehatan, Kian Termotivasi dalam Mengabdi
”Program ini kan yang menerima manfaatnya petani. Jadi tolong untuk segera mengevaluasi program ini dan segera dilaksanakan,” pesannya.
Sementara itu, Kepala DKPP Pamekasan Almara Sugandi belum memberikan penjelasan mengenai belum tergelarnya proyek irigasi senilai Rp 877,455 juta tersebut.
Upaya konfirmasi belum mendapatkan respons hingga pukul 13.22 Rabu (4/11). (lil/han)
Editor : Hera Marylia