PERINGATAN Hari Sumpah Pemuda (HSP) bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat bagi mahasiswa untuk menghidupkan semangat perjuangan pemuda melalui sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah serta kontribusi nyata dalam menjawab persoalan masyarakat.
Mahasiswa tidak cukup hanya menyuarakan kritik. Mereka juga dituntut mampu menawarkan gagasan dan solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.
PMII Kawal Kebijakan Publik
Ketua Umum PC PMII Bangkalan Aziz Taufikur Rohman mengatakan, mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penyambung lidah rakyat.
Karena itu, organisasinya berkomitmen mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Baca Juga: Qlola Mobile BRI Hadir, Nasabah Korporasi Bisa Pantau Keuangan secara Real-Time
"Semua kebijakan yang tidak prorakyat tidak akan kami biarkan, itu memang sudah menjadi tugas kami," ujarnya.
Menurut Aziz, salah satu kebijakan Pemkab Bangkalan yang menjadi perhatian adalah surat edaran (SE) bupati mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam kebijakan tersebut, warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan diwajibkan melunasi PBB terlebih dahulu. Ketentuan itu dinilai memberatkan masyarakat.
"Itu kebijakan yang menurut kami tidak prorakyat, jadi kami kawal kebijakan ini," urainya.
Aziz menegaskan, semangat Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. PMII Bangkalan pun melakukan advokasi melalui forum resmi untuk mengawal kebijakan tersebut.
Upaya itu turut mendorong terbitnya SE baru yang tidak lagi mencantumkan kewajiban pelunasan PBB sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan.
Baca Juga: Bahaya Jeruk Nipis bagi Kondisi Medis Tertentu dan Efek Sampingnya Menurut Dokter
"Dalam SE yang baru, pemkab tidak lagi mengharuskan lunas PBB dalam pengurus administrasi kependudukan," paparnya.
Dia menambahkan, setiap aksi dan kritik yang dilakukan PMII ditargetkan menghasilkan perubahan.
Mahasiswa harus mampu memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Target kami, setiap aksi atau mengkritisi pemerintah berbuah hasil," tandasnya.
HMI Siapkan Kader Penyusun Rekomendasi Kebijakan
Sementara itu, kontribusi mahasiswa juga perlu diperkuat melalui proses kaderisasi yang mendorong lahirnya gagasan dan rekomendasi kebijakan.
Hal tersebut menjadi perhatian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan dalam menyiapkan kader yang mampu berkiprah di ruang publik.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Pamekasan Muzammil mengatakan, kader HMI diharapkan tidak hanya unggul dalam organisasi, tetapi juga mampu menawarkan solusi atas persoalan masyarakat dan daerah.
Menurut dia, keterlibatan kader dalam pembicaraan publik merupakan salah satu bentuk kontribusi HMI sebagai bagian dari masyarakat sipil. Gagasan tersebut dapat disampaikan melalui tulisan maupun rekomendasi yang memperkaya wacana publik.
Baca Juga: Tingkatkan Kedisiplinan Anggota, Polresta Sumenep Gelar Gaktibplin
"Kontribusinya adalah bagaimana kader-kader HMI secara civil society terlibat dalam pembicaraan publik, kemudian bisa merangkai solusi melalui tulisan-tulisan yang beredar dan memenuhi wacana publik kita di media," ungkap Muzammil.
Dia menjelaskan, HMI menyiapkan kader melalui jenjang perkaderan berlapis, mulai dari basic, intermediate, hingga advanced.
Setiap jenjang dirancang untuk meningkatkan kapasitas diri, memperkuat keterampilan teknis (hard skill) dan interpersonal (soft skill), serta mengasah kemampuan berpikir kritis dalam membaca persoalan masyarakat.
"Kami mendorong kader-kader itu mengikuti berbagai pelatihan, sehingga selain punya hard skill dan soft skill, fondasi wacana serta cara berpikirnya juga terlatih dalam melihat fenomena dan problematika yang ada di masyarakat," jelasnya.
Pada jenjang intermediate, kader mulai dilatih memetakan persoalan dan mengembangkan inovasi dalam organisasi.
Sementara pada tingkat advanced, kader diarahkan mampu menyusun solusi kebijakan untuk pemerintah daerah maupun nasional.
"Output dari advanced training itu adalah policy brief atau rekomendasi kebijakan. Jadi, HMI menyiapkan kader agar bisa menempuh seluruh jenjang perkaderan yang ada," paparnya.
Muzammil menambahkan, keberhasilan kaderisasi juga terlihat dari kiprah kader di berbagai sektor. Selain bidang politik dan organisasi, kader HMI tersebar di dunia bisnis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga industri kreatif.
Baca Juga: Inspektorat Turun Tangan, Agendakan Pemanggilan PPK Proyek SDN Komis 1
Sejumlah kader bahkan menekuni profesi sebagai kreator konten, penyunting video, dan pemrogram.
Pengalaman berorganisasi, lanjut dia, turut membentuk kemampuan manajemen, kerja sama, serta pengelolaan sumber daya manusia yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang pekerjaan.
"Penyebaran kader HMI di setiap sektor saat ini cukup signifikan. Ciri khas yang paling menonjol adalah bagaimana kemampuan manajemen keorganisasian itu diterapkan di setiap bidang yang ditekuni kader," ungkapnya.
Dia menegaskan, manfaat kaderisasi tidak selalu dapat diukur melalui angka statistik.
Namun, kontribusi tersebut dapat dilihat dari perkembangan dan kerja nyata kader di sektor masing-masing, selama tetap berpegang pada tujuan HMI untuk membentuk insan akademis yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kemanfaatan itu mungkin tidak bisa diukur secara statistik, tetapi signifikansinya bisa dilihat dari progres dan kerja-kerja kader HMI yang tersebar di berbagai sektor," tandasnya.
Di sisi lain, Kasi Infrastruktur Kepemudaan Dispora Bangkalan Moh. Sholeh mengaku belum mengetahui secara mendalam partisipasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
Selama ini, koordinasi yang difasilitasi Dispora Bangkalan lebih banyak dilakukan bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai wadah yang menaungi sejumlah organisasi kepemudaan.
"Saya tidak tahu partisipasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah, selama ini koordinasi hanya dengan KNPI selaku organisasi kepemudaan," tutupnya. (za/lil/han)
Editor : Hera Marylia