OLEH: Said Abdullah*
GIBRAN Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, jabatan wakil presiden menjadi kosong. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Artinya, sebelum 12 Januari 2027, kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai dengan ketentuan konstitusi tersebut, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Dengan demikian, pemilihan wakil presiden kali ini berlangsung dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu.
Karena presiden memiliki kewenangan mengajukan calon, presiden pula yang paling memahami kebutuhan sosok wakil presiden yang diinginkannya. Mengingat mekanisme pemilihan ini berada dalam kerangka rezim pemerintahan, presiden dapat memilih calon wakil presiden dari mana pun, baik dari kalangan tokoh di dalam koalisi pemerintahan maupun dari luar koalisi. Bahkan, calon tersebut bisa berasal dari kelompok yang sama sekali tidak berafiliasi dengan kekuatan politik, seperti kalangan profesional, teknokrat, ulama, maupun budayawan.
Ketiga latar belakang tersebut tentu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika presiden memilih dari internal koalisinya, terlebih dari kader Gerindra sendiri, tentu presiden tidak perlu terlalu khawatir terhadap risiko politik, seperti kemungkinan terjadinya perbedaan arah politik atau berseberangan jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang berada dalam lingkaran kepemimpinannya, tetapi bukan bagian dari Gerindra.
Presiden juga dapat memilih tokoh dari partai politik anggota koalisi, tetapi bukan kader Gerindra. Dari internal koalisi pun masih ada sejumlah hal yang dapat dipertimbangkan, mulai dari kekuatan politik di DPR hingga kapasitas teknokratis seorang tokoh politik. Masing-masing opsi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.
Presiden juga dapat mengambil opsi kedua, yakni memilih sosok dari luar koalisi pemerintahan. Opsi ini dapat ditempuh dengan pertimbangan kebutuhan untuk membangun persatuan serta memperkuat dan menyatukan dukungan politik, baik di DPR maupun di luar DPR.
Bahkan, presiden dapat menempuh pilihan ketiga, yakni memilih sosok yang tidak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu. Sosok tersebut dapat berasal dari kalangan profesional, ulama, bahkan budayawan, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan presiden.
Dari ketiga opsi tersebut, menurut saya, calon wakil presiden yang ideal adalah sosok dari kelompok politik, tetapi memiliki ikatan dan keselarasan penuh dengan presiden. Ia mampu memahami karakter presiden serta menempatkan diri secara tepat dengan menyadari posisi dan batas kewenangannya sebagai wakil presiden.
Sosok tersebut berasal dari kekuatan politik besar di parlemen, bahkan jika perlu dari partai dengan kekuatan terbesar di parlemen. Namun, ia juga harus memiliki kecakapan serta rekam jejak di pemerintahan sehingga pengalaman dan kapasitasnya dapat dimanfaatkan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahan.
Ada satu hal yang sangat penting. Meskipun berasal dari kelompok politik, wakil presiden tidak boleh menjadi pesaing atau menciptakan matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Duet kepemimpinan ini juga diharapkan dapat kembali berpasangan pada Pemilu 2029 sehingga kesinambungan dan jejak keberhasilan pembangunan dapat semakin dirasakan oleh rakyat.
Wakil presiden harus mampu melengkapi kepemimpinan nasional. Ia dapat membantu merumuskan peta persoalan strategis sekaligus menawarkan jalan keluar kepada presiden, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Namun, seluruh upaya tersebut tetap harus berada dalam kerangka dan kredo politik presiden.
Menurut hemat saya, opsi inilah yang paling ideal. Dengan demikian, pemerintahan dapat lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, menghadapi beragam tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan.
Namun, semua itu pada akhirnya berpulang kepada presiden. Beliaulah yang paling memahami sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk mendampinginya. Setidaknya, hal tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya serta berbagai tantangan dan persoalan yang harus diselesaikan ke depan. (*)
*)Ketua DPP PDI Perjuangan
Editor : Dafir.