OLEH: Said Abdullah*
Ketua Badan Anggaran DPR RI
SETAHUN terakhir, Bursa Efek Indonesia (BEI) terus dirundung berbagai persoalan. Pangkal masalahnya bermula ketika sejumlah lembaga penyedia indeks global menyoroti tata kelola pasar modal Indonesia. Harus kita akui, sepanjang periode tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan hebat. Pada awal tahun, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 9.134, tetapi kemudian merosot ke kisaran 5.000, bahkan sempat menyentuh titik terendah 4.904.
Koreksi tajam tersebut membuat para pemegang portofolio saham terkejut. Terutama investor pemula dan kalangan ritel. Nilai portofolio mereka tergerus cukup dalam. Pada sejumlah emiten, penurunannya bahkan mencapai lebih dari 50 persen. Jika mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan cut loss di harga bawah, tentu kerugian yang ditanggung akan semakin besar. Situasi ini berpotensi melahirkan trauma psikologis dan membuat investor jera berinvestasi di pasar saham.
Gejolak ini tidak muncul begitu saja. Pada September 2025, MSCI meminta Indonesia memperbaiki transparansi kepemilikan saham dan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan kepada publik (free float). Sebulan kemudian, MSCI kembali mengingatkan adanya kesulitan dalam memverifikasi kepemilikan saham di bawah 5 persen serta tingginya konsentrasi kepemilikan saham (High Shareholding Concentration/HSC). Kondisi tersebut dinilai dapat membuka ruang terjadinya praktik perdagangan saham yang terkoordinasi.
MSCI tampaknya menilai belum ada langkah pembenahan yang cukup meyakinkan dari otoritas pasar modal Indonesia. Pada akhir Januari 2026, MSCI kemudian mengumumkan pembekuan sementara (interim freeze) terhadap seluruh indeks saham Indonesia.
Kebijakan tersebut sempat ditinjau ulang dalam evaluasi April dan Agustus 2026. Namun, MSCI tetap mempertahankan kebijakan interim freeze. Dalam evaluasi April–Mei 2026, MSCI juga mengeluarkan emiten BREN dan DSSA dari sejumlah indeks yang mereka kelola. Keduanya dinilai memiliki konsentrasi kepemilikan saham yang sangat tinggi. Kepemilikan terkonsentrasi BREN mencapai 97,31 persen dan DSSA 95,71 persen, jauh di atas ambang batas free float minimal 15 persen yang direkomendasikan.
Sejak Februari hingga Mei 2026, persoalan HSC dan free float juga menjadi perhatian utama FTSE Russell.
Badai kembali datang pada pertengahan Oktober 2026. MSCI mengancam akan menurunkan status pasar modal Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market. Meski demikian, MSCI masih membuka ruang konsultasi hingga Juni 2027.
Ancaman tersebut memicu kepanikan di pasar modal. Aksi jual besar-besaran terjadi dan IHSG sempat anjlok hingga 11,57 persen. Ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama pasar modal. Sekali kepercayaan terganggu, dampaknya dapat menjalar ke seluruh pelaku pasar.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
