Politik yang (Luput) Dipahami

Hera Marylia Damayanti • Dipublikasikan Minggu, 11 Agustus 2024 | 14:45 WIB
Suharianto, founder Pemuda Percaya Diri (PPD)
Suharianto, founder Pemuda Percaya Diri (PPD)

Oleh SUHARIANTO

 

TAHUN 2024 bisa dibilang tahun politik tersibuk. Setelah Februari lalu pemilihan umum (pemilu) dalam memilih calon pemimpin bangsa melalui pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg), November mendatang juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Deretan calon pemimpin publik (public leader) mempersiapkan diri agar bisa melenggang jauh untuk mendominasi panggung politik (kekuasaan), begitu pula dengan masyarakat yang antusias menyambut pesta lima tahunan tersebut.

Meski bukan musim pemilu, politik sebenarnya tidak bisa lepas dari kehidupan–politisi atau masyarakat umum–sehari-hari, karena secara definisi, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu ”polis”, yang berarti kota atau negara kota (city state), dan mencari tahu tujuan terbaik bagi suatu negara dan bagaimana hubungan negara dengan warganya (Hatamar Rasyid, 2017). Tujuannya pun sangat mulia, Bustami Rahman (2016) menegaskan jika Plato dan Aristoteles meletakkan politik kepada hal-hal yang diharapkan untuk kehidupan yang lebih baik (the good life).

Namun, politik di negara berkembang seperti di Indonesia, mendapati tantangan tersendiri, salah satunya, pengertian politik yang kerap dipersempit maknanya pada tataran kekuasaan (power) belaka, terutama oleh para pengambil keputusan (decision making) yang menjadi pemerannya. Asumsi tersebut menjalar hingga ke masyarakat akar rumput, dan beranggapan bahwa politik itu buruk, curang, dan munafik, tak terkecuali generasi muda. Meski begitu, kita perlu mengingat pesan Gie, walaupun sempat memandang politik itu keji, tetapi ia mendorong untuk tetap peduli terhadap politik. Menurutnya, kita tidak bisa membiarkan apalagi menjauhinya (memperburuk).

Kebaikan Bersama

Bukan tanpa sebab sebagian individu (warga masyarakat) sinis terhadap politik, beberapa di antaranya karena setiap keputusan politik yang diambil, mayoritas hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tujuan licik semacam itu, menurut Ramlan Surbakti (2010), sering kali dibungkus dengan kedok demi ”kebaikan  bersama” (common good). Padahal, jika mengutip pendapat Peter H. Merkl dalam Continuity and Change, kepentingan diri sendiri merupakan tindakan tak terpuji. Jelasnya ia mengatakan sebagai berikut: ”Politik, dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches).” (Miriam Budiardjo, 2008).

Hal itu terjadi karena peran aktor politik di negara dengan sistem demokrasi hampir mirip dengan rezim tirani. Sebagaimana yang disebutkan Socrates (1968), lebih mengutamakan keinginan yang tidak perlu (unnecessary desire) dan kehendak yang mementingkan hawa nafsunya (unlawful desire). Namun, kita semua–terutama pejabat publik–masih memiliki akal budi (reason) untuk mencegah hal buruk itu menimpa sistem politik kita. Oleh karenanya, perlu direkondisi, bukan melakukan pembiaran apalagi merawatnya. Dan, yang paling memprihatinkan adalah mewajarkan, bahkan ada pula yang membenarkannya.

Sebagai upaya menempatkan ”kebaikan bersama” pada hakikatnya, George E.G. Caitlin dalam Harold Lasswell, Politics:Who Gets What, When, and How (1958), memberikan jalan untuk meluaskan pandangan terhadap politik, dirinya yakin, anggapan buruk terhadap politik akan berkurang ─bisa saja hilang─ dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dikenal dengan ”phenomenon control” atau pengendalian fenomena. Baginya, politik tidak melulu soal negara dan pemerintahan, tetapi juga mencakup tentang masyarakat. Caitlin percaya, atas kontrol yang dilakukan oleh masyarakat (individu-kelompok) dapat memengaruhi pikiran dan tindakan masyarakat lainnya.

Etika Politik

Di sisi lain, kesadaran publik untuk turut serta mengawasi keputusan politik juga masih tergolong rendah, bahkan ada yang sampai tidak peduli lagi. Ketidakpedulian tersebut menurut Najmuddin M. Rasul (2015), disebabkan oleh kepercayaan publik yang cukup rendah kepada elite, partai politik, hingga penyelenggara atau sistem politik yang ada. Persoalan lainnya juga datang dari masyarakat yang memang belum sepenuhnya siap menghadapi realitas politik (suram); permisif pada money politics, turut serta black campaign, dan kurangnya pendidikan politik (political education).

Tak heran jika ketidakpercayaan itu melekat dalam diri masyarakat, barangkali ini adalah bentuk kritik terhadap menurunnya kualitas kebijakan yang dibuat. Sebab, moral dan etika politik kita hari ini berada dalam kemelut. Tiga tujuan etika politik; kehidupan berpolitik yang sehat, institusi politik berkualitas, dan kinerja politisi yang bersih, seperti barang yang langka ditemui. Ditambah dengan mengidap penyakit korupsi yang masif terjadi di mana-mana (pemerintah pusat-daerah). Karena sudah akut, sampai lahir sebuah istilah ”desentralisasi korupsi”, yang awalnya adalah ”desentralisasi pembangunan (Bima Guntara, 2020).

Dalam tubuh pemerintahan, dalam ruang lingkup eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, praktik moral dan etika politik yang baik cukup sulit diimplementasikan, sampai Machiavelli tanpa ragu mengatakan, kalau politik identik dengan cara untuk meraih kekuasan bahkan dengan risiko paling buruk sekalipun. Pendapat itu, oleh Machiavelli, ditujukan kepada politikus yang sudah mencederai etika politik dan moral. Karena aktor politik–dewasa ini–alih-alih membenahi, justru semakin menjadi-jadi.

Kita seakan sulit menemukan kembali sosok pejabat publik (pembantu rakyat) panutan (role model) layaknya Bung Hatta dengan kisah sepatu Bally yang tak sempat dibeli, atau Jenderal Hoegeng yang berpegang teguh pada pesan ibunya; ”selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan dengan garam.” Dalam rangka memperbaiki dan membangun masyarakat yang berintegritas, mengikuti Franz Magnis-Suseno (1987), manusia disebut benar menjalankan kehidupan politiknya ketika arah keputusannya mengedepankan kepentingan orang banyak (publik). Semoga demikian. (*)

*)Founder Pemuda Percaya Diri (PPD)

Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News

Editor : Hera Marylia
pemilu pilkada Warga keputusan kekuasaan negara sistem demokrasi pemimpin politik pemerintahan