SUMENEP, RadarMadura.id – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep bersama sejumlah tokoh agama mendesak pemerintah daerah menutup tempat hiburan malam (THM) yang diduga beroperasi tidak sesuai ketentuan perizinan.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap bersama di kantor PCNU Sumenep pada Rabu (4/11) sore.
Pembacaan pernyataan sikap itu dihadiri sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan pengasuh pondok pesantren.
Mereka menilai keberadaan sejumlah tempat hiburan malam yang ditengarai menyalahi izin telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Katib Syuriyah PCNU Sumenep KH Muhammad Bahrul Widad secara tegas meminta seluruh tempat hiburan atau kafe yang beroperasi tapi tidak sesuai izin untuk ditutup.
"Beberapa tempat yang menjadi sorotan di antaranya Mr Ball, JBL, Potre, Lotus, dan Harmoni," katanya.
Ketua PCNU Sumenep KH Md. Widadi Rahim menjelaskan, pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus edukasi terhadap persoalan sosial.
PCNU, kata dia, tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan, tetapi berupaya menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah.
"Kami hanya sebatas memberikan edukasi dan juga masukan-masukan. Kami melakukan hal ini untuk menyikapi keresahan masyarakat Sumenep terkait beberapa tempat hiburan yang disinyalir menyalahi perizinannya," tegasnya.
Widadi menyebut, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah hal untuk ditindaklanjuti.
Salah satunya melakukan penyelidikan bersama terhadap tempat hiburan malam yang diduga melanggar ketentuan perizinan.
"Hasilnya akan disampaikan kepada forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan instansi terkait," janjinya.
Dia berharap pemerintah daerah segera merespons pernyataan sikap tersebut. Jika aspirasi itu tidak mendapat tindak lanjut, PCNU bersama elemen masyarakat lainnya akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut.
"Harapan kami, pernyataan sikap ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah," ucapnya.
Dia menambahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian PCNU adalah hasil tes urine terhadap 14 pengunjung tempat hiburan malam yang sebelumnya dilakukan BNNP dan BNNK Sumenep pada Minggu (1/11).
Temuan tersebut turut menjadi bahan pertimbangan dalam menyampaikan sikap.
"Hal itu juga menjadi salah satu hal yang memicu kami untuk menyikapi persoalan ini. Kami berharap pihak-pihak terkait bisa menindaklanjuti sesuai kewenangannya," ujarnya.
Sementara itu, Kasatpol PP Sumenep Hakiki Maulana Firmansyah mengaku belum menerima laporan resmi dari PCNU hingga Rabu (4/11) malam.
Kendati demikian, pihaknya terbuka untuk berkomunikasi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan tempat hiburan malam.
Hakiki menyatakan, satpol PP saat ini berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memetakan legalitas perizinan masing-masing tempat hiburan.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan aktivitas usaha yang dijalankan.
"Yang pasti, Potre itu memiliki izin karaoke. Yang lain masih dalam proses-proses pengurusan. Baru masuk, masih sampai mana prosesnya, itu yang sedang kami petakan," tuturnya.
Dia menegaskan, penutupan tempat hiburan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Keputusan tersebut harus berdasarkan kajian dinas terkait, termasuk disbudporapar dan DPMPTSP.
Namun, satpol PP siap melakukan penindakan apabila hasil kajian menyatakan tempat usaha tersebut harus ditutup. "Selain itu, operasi pengawasan akan ditingkatkan dalam waktu dekat untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Sumenep," tandasnya. (tif/yan)
Editor : Amin Bashiri