SUMENEP, RadarMadura.id – Petunjuk teknis (Juknis) tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak jelas. Kondisi tersebut membuat banyak pengurus KDMP di Kabupaten Sumenep kebingungan.
Ketua KDMP Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Junaidi mengaku belum mendapat arahan lebih lanjut tentang pengoperasian kopdes.
Bahkan, pembangunan gerai di desanya belum dilaksanakan karena terkendala lahan.
”Hingga saat ini belum ada kabar apa-apa. Dari dinas juga tidak ada apa-apa. Di saya pun masih belum dibangun gerainya karena kendala lahan,” ungkapnya.
Junaidi mengaku bingung karena sampai saat ini tidak ada perintah dan amanat yang harus dilaksanakan para ketua koperasi. Khususnya bagi KDMP yang belum memiliki gerai.
”Harusnya kan ada informasi ke ketua koperasi, misalnya bagaimana untuk yang belum ada gerainya agar bisa beroperasi. Sampai saat ini tidak ada info apa-apa,” tandasnya.
Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep Hairil Iskandar menyatakan, beberapa KDMP di Kota Keris mulai melaksanakan aktivitas kekoperasian.
Meskipun tidak semuanya memiliki gerai usaha. Seperti di wilayah di Desa Sepanjang, Kepanjin, Manding Daya, dan Manding Laok.
Hingga saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan juknis tentang tata kelola KDMP. Informasinya, masih dalam proses penyusunan. ”Kabarnya masih dalam proses,” ucapnya.
Pihaknya tetap melakukan pembinaan dengan mengacu pada aturan perkoperasian yang berlaku.
Salah satu langkah yang disiapkan ialah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi.
”Kita tetap berpedoman pada regulasi, yaitu untuk peningkatan kapasitas SDM koperasi. Makanya kita merencanakan akan melaksanakan bimtek sertifikasi bagi beberapa pengurus kopdes,” ujarnya. (tif/jup)
Editor : Amin Basiri