Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MUI Haramkan Penggunaan Vape, Ini Alasannya

H
Penulis: Hera Marylia❯
DILARANG MUI: Salah satu vapestore di Surabaya menjual beberapa perlengkapan vape pada Agustus lalu. (INA HERDIYANA/JPRM)
DILARANG MUI: Salah satu vapestore di Surabaya menjual beberapa perlengkapan vape pada Agustus lalu. (INA HERDIYANA/JPRM)

Advertisement

BANGKALAN, RadarMadura.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape haram.

Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape yang ditetapkan di Jakarta, Jumat (6/11).

Dalam fatwa itu, MUI menyatakan, penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.

Advertisement

Selain itu, rokok elektrik itu dinilai berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

Larangan itu juga mencakup kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan vape.

Ketetapan tersebut mendapat tanggapan dari pengguna vape, Bagus S. Dharmawan. Dia mempertanyakan dasar pengharaman vape.

Advertisement

Menurut dia, tidak semua liquid vape dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika.

Bagus menilai, liquid yang memiliki pita cukai tidak dicampur narkoba. Sementara liquid tanpa cukai, menurutnya berpotensi disalahgunakan dengan dicampur cairan narkotika.

”Untuk mengharamkan dari segi apanya. ”Kalau perlu adanya pengawasan mungkin solutif,” ujarnya Rabu (11/11).

Dia juga menduga kebijakan tersebut diberlakukan karena berdampak terhadap industri rokok. Termasuk saham perusahaan rokok.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Bangkalan Komitmen Percepat Pengentasan Kemiskinan, Susun Dokumen Rencana Aksi Tahunan

Pemkab Bangkalan Komitmen Percepat Pengentasan Kemiskinan, Susun Dokumen Rencana Aksi Tahunan

Wabup Fauzan menyatakan, dokumen rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya menjadi berkas administrasi yang bersifat formalitas, tapi harus menjadi acuan dalam pengentasan kemiskinan.

Dispendik Bangkalan Canangkan Belajar Prasekolah, Pastikan Anak Mendapat Layanan PAUD dengan Optimal

Dispendik Bangkalan Canangkan Belajar Prasekolah, Pastikan Anak Mendapat Layanan PAUD dengan Optimal

Program Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah menyasar anak usia 5–6 tahun sebelum masuk sekolah dasar.

Satgas Keluhkan Korwil BGN Hariyanto Apatis, Buntut Ratusan SPPG Belum Kantongi Izin Bangunan

Satgas Keluhkan Korwil BGN Hariyanto Apatis, Buntut Ratusan SPPG Belum Kantongi Izin Bangunan

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, dari total 129 dapur MBG yang beroperasi di Pamekasan, baru enam SPPG yang mengajukan permohonan PBG.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer