SAMPANG, RadarMadura.id – Kasus dugaan pemotongan bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, disikapi oleh ketua tim SDM PKH tingkat Daerah hingga tingkat Provinsi.
Hal itu setelah tim pendamping melakukan kroscek langsung ke KPM. Hasilnya, tim membantah informasi dugaan pemotongan seperti yang diberitakan sebelumnya.
Ketua Tim SDM PKH Kabupaten Sampang Moh. Hakim mengatakan, sejak awal pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan informasi viral yang hanya merujuk pada keterangan satu pihak tersebut.
Oleh karena itu, dirinya melakukan kroscek bersama ketua tim provinsi, ketua tim kecamatan dan SDM PKH setempat menemui KPM.
”Kami mencocokkan keterangan penerima dengan data SIKS-NG serta kondisi di lapangan,” katanya.
Baca Juga: UHC Prioritas Dibidik November, Pemkab Pamekasan Kejar Keaktifan Peserta BPJS 80 Persen
Hakim mengeklaim bahwa tiga nama yang mengaku sebagai KPM dan mengaku dananya dipotong tidak semuanya benar.
Di antaranya kasus KPM atas nama Sia bahwa kartu keluarga sejahtera (KKS) ada di tangan KPM. Serta besaran bantuan dinilai sudah sesuai Rp 600 ribu untuk lansia.
”Dana Rp 600 ribu itu tercatat sesuai data,” tambahnya.
Sementara itu, dugaan pemotongan Rp 50 ribu yang menjadi selisih penerimaan dinilai diberikan secara sukarela.
Yakni kepada pihak yang membantu mengambil atau mencairkan dana. ”Sebab yang bersangkutan tidak bisa mengambil sendiri,” ungkapnya.
Sedangkan KPM lansia lainnya atas nama Marsani diungkapkan belum masuk pemeringkatan desil.
Sebab, kartu keluarga (KK) baru dibuat tahun ini dan bukan penerima PKH dan BPNT. Sementara, KPM Khotimah dinilai transaksi dana dan yang diperoleh sudah sesuai.
”Setiap kasus kami lihat berdasarkan data dan fakta,” paparnya.
Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan pencocokan di data SIKS-NG dengan kondisi rill di lapangan.
Baca Juga: Dokter Zakky Akui Tak Punya PBG, Terkait Pembangunan RS Sukma Wijaya
Juga mengenai mekanisme penyaluran bansos yang terindikasi menimbulkan masalah akan dilakukan verifikasi.
”Kalau ditemukan persoalan, tentu kami akan tindak lanjuti sesuai ketentuan, tetapi kalau faktanya berbeda, itu juga harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur Hanafi menyampaikan, kroscek dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sesuai aturan.
Seperti KKS dipegang KPM dan besaran yang dicairkan tepat jumlah. Sedangkan mengenai dugaan pemotongan, dirinya masih menunggu.
”Kami sudah ketemu dan klarifikasi yang viral hal itu insyaallah yang bersangkutan ketemu dengan pihak-pihak mungkin musyawarah, selebihnya kami masih menunggu,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Muchtar Hasyim disebut sebagai ketua kelompok yang diduga melakukan pemotongan bantuan menyampaikan hanya melakukan pengambilan uang administrasi Rp 10 ribu dan Rp 20 ribu untuk uang jalan.
Kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh Pj Kepala Desa Batoporo Timur.
”Kami ada bukti sudah rembuk dengan bapak Pj Kades dan yang bersangkutan," tegasnya. (ay/yan)
Editor : Hera Marylia