SAMPANG, RadarMadura.id – Dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir mengindikasikan kelalaian Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang.
Legislator menilai hal itu tidak sejalan dengan belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk pengawasan parkir senilai puluhan juta rupiah.
Ketua Komisi III DPRD Sampang Baihaqi mengatakan, dalam setiap pertemuan, legislatif telah mendesak dishub memaksimalkan PAD. Terutama pendapatan retribusi parkir dari sektor pasar.
”Tapi hasilnya nihil, karena banyak oknum yang bermain,” katanya.
Data koran ini menyebutkan, anggaran BBM untuk pengawasan parkir di dishub mencapai Rp 45 juta.
Anggaran yang bersumber dari APBD itu untuk pengawasan selama satu tahun. Namun, anggaran puluhan juta tersebut dinilai tidak berguna karena masih ditemukan indikasi kebocoran.
”Apa gunanya anggaran itu jika kinerja di bawah masih seperti itu,” tambahnya.
Menurutnya, anggaran puluhan juta dapat menjadi tolok ukur kinerja dishub dalam memaksimalkan PAD.
Terutama dalam menekan kebocoran yang masih kerap terjadi. Apalagi, kondisi APBD saat ini sedang tidak baik-baik saja.
”Gunakan secara maksimal dan seefisien mungkin dengan dibarengi kinerja. Lebih-lebih keadaan keuangan saat ini kurang baik,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid Hubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang Khotibul Umam menyampaikan, anggaran puluhan juta untuk pengawasan dalam kota dan luar kota bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Termasuk di dalamnya peningkatan keselamatan dan penertiban operasi jalan.
Namun, dia mengelak bahwa temuan kebocoran PAD di luar kendalinya. ”Ketika kami ke lapangan, mereka bekerja dengan benar.
Tiap hari kami mobile untuk memonitoring dan jika ada yang melanggar, kami berikan peringatan hingga pemberhentian,” tandasnya. (ay/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti