SAMPANG, RadarMadura.id – Sebanyak 137 desa di Kabupaten Sampang tidak bisa mencairkan dana desa (DD) tahap dua.
Akibatnya, terdapat ratusan miliar DD yang tidak terserap.
Hal itu dampak dari terbitnya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 81/2025 yang membatalkan pencairan untuk kegiatan non earmark.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Yudhi Adidarta mengatakan, pencairan DD pada tahun ini dipastikan kembali normal.
Tapi, dia mengakui ada masalah dalam pencairan DD tahap dua pada tahun 2025.
"Itu sudah positif, sisa dana tidak bisa dicairkan atau tidak tersalurkan. Artinya sudah hangus," katanya.
Pria asal Sumenep itu tidak menampik bahwa tidak terserapnya DD disebabkan penginputan laporan telat.
Pemicu lainnya, karena aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) tidak bisa diakses.
"Masalah itu terjadi sekitar September 2025," tuturnya.
Catatan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), yang berhasil mencairkan DD pada tahap dua tahun 2025 hanya ada 43 pemerintah desa (pemdes).
Sementara 137 pemdes lainnya tidak bisa mencairkan dana tersebut.
"Artinya, DD yang tidak terserap sekitar Rp 130 miliar dari pagu Rp 214 miliar," sambung Kabid Pemerintah Desa DPMD Sampang Iwan Boediman.
Ketua Komisi I DPRD Sampang Muhammad Salim menyampaikan, tidak cairnya DD tahap II pada tahun 2025 mengindikasikan pemdes lalai.
Sebab, 43 pemdes lainnya terbukti bisa mencairkan DD.
Karena itu, dia meminta pemdes lebih serius mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran.
"Ke depan, kami berharap anggaran dapat terserap maksimal. Pemdes bisa mengakselerasi pengajuan dan pencairan DD," tandasnya. (ay/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti