SAMPANG, RadarMadura.id– Tujuh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Sampang saat ini tidak beroperasi.
Sebab, pengelola SPPG di enam kecamatan itu belum menerima dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan satu SPPG sedang memperbaiki dapur.
Sekretaris Satgas MBG Sudarmanta mengatakan, Kota Bahari saat ini memiliki 81 SPPG.
"Namun, hanya ada 74 SPPG yang beroperasi. Tujuh lainnya tidak beroperasi,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua faktor yang memicu tujuh SPPG tersebut tidak beroperasi.
Satu SPPG masih memperbaiki dapur dan enam lainnya karena belum menerima dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
”Tujuh SPPG tersebut saat ini tidak mendistribusikan makanan bergizi gratis (MBG),” ujarnya.
Sudarmanta menjelaskan, SPPG berhenti beroperasi lantaran keterbatasan dana.
Kemungkinan, investor SPPG tersebut tidak memiliki dana talangan. Selama ini, pemerintah memang tidak langsung mencairkan dana ke pengelola SPPG.
”Pemerintah pusat baru membayar setelah beroperasi. Ada mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Jika tidak memenuhi syarat, tidak akan dibayar oleh pemerintah pusat,” ucapnya.
Dijelaskan, jika SPPG macet dan tidak beroperasi, bisa diganti oleh SPPG yang lain.
Namun, pengajuan kontrak SPPG pengganti diproses oleh BGN. ”SPPG berhenti beroperasi mulai Desember 2025,” bebernya.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud menyatakan, pengelola SPPG seharusnya mengikuti juknis dan SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
”Sehingga, tidak ada masalah dalam pencairan dana,” ingatnya. (bai/yan)
Editor : Amin Basiri