RadarMadura.id - Perdebatan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka di ruang publik.

Pemerintah mendorong program ini sebagai investasi besar untuk generasi masa depan. Namun di saat yang sama, isu kesejahteraan guru—khususnya guru honorer—belum sepenuhnya terjawab.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan kebijakan: ketika negara mampu mengalokasikan anggaran besar untuk memberi makan murid, mengapa kesejahteraan guru yang mendidik mereka belum menjadi prioritas yang sama kuatnya?

Secara prinsip, MBG bukan kebijakan yang keliru. Dalam perspektif ekonomi publik, intervensi gizi pada anak sekolah berkorelasi dengan peningkatan kapasitas kognitif, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas nasional.

Program semacam ini juga lazim diterapkan di berbagai negara sebagai instrumen pembangunan manusia.

Namun kebijakan publik selalu bekerja dalam ruang yang terbatas—anggaran, kapasitas birokrasi, serta fokus politik.

Di sinilah muncul ironi struktural: negara relatif cepat membangun sistem logistik distribusi makanan berskala nasional, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan distribusi guru, pencairan dana pendidikan, dan kepastian penggajian tenaga pendidik.

Padahal konstitusi telah mengamanatkan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

 

Sebagian besar anggaran tersebut disalurkan ke pemerintah daerah melalui berbagai skema transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Persoalannya, efektivitas tata kelola dan distribusinya masih menjadi pekerjaan rumah.

Dalam sebuah analisis yang dipaparkan dalam video berjudul “Negara Bisa Kasih Makan Murid, Tapi Kenapa Gurunya Masih Kelaparan?” di YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=pH5pI7Rj-4A), isu ini dibedah dari sudut kebijakan publik dan manajemen anggaran.

Isu yang muncul bukan soal mempertentangkan anak dan guru, melainkan soal desain sistem.

Apakah negara membangun pendidikan melalui fondasi yang kokoh atau melalui program yang terlihat secara simbolik?

Jika tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas manusia menuju Indonesia Emas 2045, maka kesejahteraan guru tak dapat dipisahkan dari strategi nasional. ***

Editor : Abdul Basri