Arogansi Hamdi Dinilai Cederai Marwah Dewan

Hera Marylia • Dipublikasikan Sabtu, 21 November 2026 | 07:24 WIB
SEMPAT BERSITEGANG: Dari kiri, anggota Satpol PP dan Damkar Pamekasan Haryono, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, anggota DPRD Pamekasan Hamdi berada di Peringgitan Dalam, Kamis (19/11). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)
SEMPAT BERSITEGANG: Dari kiri, anggota Satpol PP dan Damkar Pamekasan Haryono, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, anggota DPRD Pamekasan Hamdi berada di Peringgitan Dalam, Kamis (19/11). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Jabatan publik semestinya menjadi teladan dalam bersikap.

Dugaan pemukulan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Pamekasan oleh legislator Hamdi justru mencoreng etika pejabat publik.

Direktur Indonesian Analysis Politics and Policy Consulting (IDEA) Samhari menilai insiden tersebut tidak bisa dipandang sebatas kesalahpahaman.

Persoalan itu menyangkut kekerasan terhadap aparatur pemerintah yang sedang menjalankan tugas kedinasan.

Menurut Samhari, persoalan utamanya bukan sekadar larangan masuk ke lokasi kegiatan.

Baca Juga: Vaio Perkenalkan S13 dan Pro PG dengan Desain Minimalis serta Teknologi Konektivitas Masa Kini

Namun, tindakan kekerasan terhadap petugas yang menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya.

”Domainnya bukan seperti ini, artinya menengahi suatu bentuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pejabat publik terhadap para pegawai pemerintah, yaitu PNS. Dalam hal ini PNS-nya adalah satpol PP,” ujarnya.

Dia menjelaskan, satpol PP memiliki dua fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Yakni, sebagai penegak disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan penegak peraturan daerah (perda).

Karena itu, keberadaan petugas harus dihormati, bukan justru mendapat perlakuan kekerasan.

Apalagi, Haryono disebut sedang menjalankan tugas pengamanan ketika insiden tersebut terjadi.

BERI PENDAPAT: Direktur IDEA Pamekasan Samhari. (SAMHARI UNTUK JPRM)
BERI PENDAPAT: Direktur IDEA Pamekasan Samhari. (SAMHARI UNTUK JPRM)

”Penegak disiplin dalam urusan tertib PNS. Penegak perda adalah sebagai penegak peraturan daerah. Apalagi si korban pemukulan ini dalam rangka menjalankan tugas,” tegasnya.

Samhari menilai, tindakan pemukulan merupakan bentuk kekerasan fisik yang tidak semestinya dilakukan pejabat publik.

Kedudukan sebagai wakil rakyat tidak seharusnya menjadi alasan untuk bertindak semena-mena terhadap aparatur pemerintah.

Insiden tersebut terjadi Kamis (19/11), saat upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) berlangsung di halaman Kantor Bupati Pamekasan.

Ketegangan bermula ketika Hamdi hendak masuk ke Kantor DPRD Pamekasan, tetapi dihentikan oleh Haryono.

Hamdi tidak terima dengan tindakan petugas tersebut. Keduanya sempat terlibat adu mulut hingga berujung dugaan pemukulan terhadap Haryono.

Haryono menyayangkan perlakuan yang diterimanya saat menjalankan tugas pengamanan.

 Dia meminta seluruh pihak menghormati petugas lapangan yang bekerja berdasarkan instruksi resmi.

Baca Juga: Menu Spesial untuk Makan Bersama Keluarga, Resep Bebek Goreng Lengkuas 

”Kami minta tolong hormati dan hargai kinerja kami. Kami yang berjaga bukan sekadar pelengkap kegiatan, tetapi melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab. Artinya, kami sebagai petugas, bukan patung,” tegasnya.

Sementara itu, Hamdi telah menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka.

Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengakui insiden itu dipicu kesalahpahaman yang membuatnya terbawa emosi.

”Kami secara pribadi salah paham dan terbawa emosi sesaat, jadi kami minta maaf,’ ujarnya.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran Satpol PP dan Damkar Pamekasan atas kegaduhan tersebut.

Sekadar diketahui, insiden pemukulan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Keduanya sepakat menempuh jalan damai disaksikan oleh Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman dan Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur. (afg/jup)

Editor : Hera Marylia
IDEA etika pejabat publik Dugaan pemukulan legislator satpol pp