PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemkab Pamekasan kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan birokrasi.
Sebanyak sembilan pejabat administrator mendapat penugasan baru melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Peringgitan Dalam Pendopo Ronggosukowati, Senin (2/11).
Dari jumlah tersebut, lima pejabat di antaranya ditempatkan di inspektorat daerah.
Mereka terdiri atas Hennie Surjawidjaja sebagai sekretaris, Ugo Suprayugo sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I, Muhammad Saifuddin sebagai Inspektur Pembantu Wilayah IV, Abdul Basith Zamzami sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Kadarusman sebagai Inspektur Pembantu Wilayah V.
Tiga pejabat lainnya ditempatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).
Baca Juga: Minta Pemerintah Sediakan Ruang Pengaduan, KNPI Ingatkan Tak Tutup Mata soal Tambang Ilegal
Mereka yakni Argina Barkat Rakhmatullah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Abdul Hayat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Dedy Setiawan sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
Satu pejabat lainnya ditempatkan di RSUD dr H Slamet Martodirdjo (Smart). Yakni Indah Herawati dipercaya menjabat Kepala Bagian Program Perencanaan.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman meminta sembilan pejabat administrator dapat memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Jabatan tersebut merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata.
Dia menyebut pejabat administrator berperan strategis dalam menggerakkan organisasi dan memastikan pencapaian kinerja unit kerja.
Karena itu, mereka diminta bekerja profesional untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah.
”Sehingga, ekosistem tata kelola pemerintahan di Pemekasan akan menjadi lebih baik lagi. Yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemekasan,” ucap Bupati Kholil.
Baca Juga: Praktisi Hukum Sorot Pengusutan Kasus Proyek Tlagah–Bulangan Barat
Menurutnya, tantangan pemerintahan semakin kompleks seiring tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas.
Karena itu, pelantikan menjadi bagian dari penataan birokrasi untuk memperkuat kelembagaan dan efektivitas pemerintahan.
Bupati Kholil meminta pejabat inspektorat daerah memperkuat pengawasan internal secara profesional, objektif, dan berintegritas.
Inspektorat juga diminta memberikan solusi, melakukan pembinaan, serta mencegah penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, bagi pejabat dispendukcapil diminta menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, dan menghindari praktik pungutan liar serta diskriminasi.
Dia juga mengapresiasi layanan malam, akhir pekan, dan gratis yang telah dijalankan dispendukcapil.
Adapun pejabat RSUD Smart diminta meningkatkan manajemen dan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional serta berkeadilan.
Mantan anggota DPR RI itu berharap seluruh pejabat membuktikan amanah jabatan melalui kinerja nyata.
”Saya berharap kepercayaan ini dijawab dengan kinerja nyata, bukan sekadar janji dan laporan administratif,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Hera Marylia