PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
Selain menyoroti keterbatasan kuota, pemkab juga menemukan indikasi penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Taufikurrachman menyatakan, pemerintah akan mengajukan tambahan kuota Solar kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut pernah dilakukan pada Juni lalu.
Namun, menurut dia, persoalan antrean BBM tidak semata-mata disebabkan keterbatasan kuota.
Ada dugaan kebocoran distribusi akibat penggunaan surat rekomendasi pembelian BBM yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Ratusan Ribu Keluarga Jadi Sasaran, Capaian Pendaftaran Perlinsos Baru 14 Persen
”Ini masih dugaan, sehingga tim kabupaten melalui bagian perekonomian melakukan pengecekan langsung ke lapangan,” ungkap Taufik.
Dia menjelaskan, pengecekan pernah dilakukan setelah pemkab menerima laporan antrean panjang di sejumlah SPBU pada Jumat (16/10) lalu.
Tim dari bagian perekonomian kemudian turun langsung ke lapangan selama dua hari, mulai Senin–Selasa (19–20/10).
Taufik menyebut, dari hasil pengecekan tersebut antrean panjang dipicu keterlambatan pengiriman Solar dan Pertalite ke SPBU.
Selain itu, pasokan harian Solar berkurang dari sebelumnya dua tangki menjadi satu tangki.
Temuan lainnya, terdapat indikasi penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM menggunakan jeriken.
Salah satunya, surat rekomendasi diduga dipindahtangankan kepada orang lain sehingga tidak digunakan oleh pihak yang berhak.
”Kemudian, fakta lainnya, petugas SPBU kurang memahami SOP pengisian BBM menggunakan jeriken berdasarkan surat rekomendasi,” ungkapnya.
Baca Juga: Pengacara Ancam Tempuh Langkah Hukum, Jika Penyidikan Kasus Pengancaman dan Penjarahan Menyimpang
Dia menegaskan, petugas SPBU wajib mencocokkan KTP dengan surat rekomendasi sebelum melayani pembelian.
Langkah tersebut untuk memastikan BBM bersubsidi diterima pihak yang berhak.
”Jadi, kami sudah konsep surat edaran. Kami akan memberikan kepada para pengusaha SPBU agar beberapa hal pelanggaran itu bisa dihindari,” tegasnya.
Namun, jika penyalahgunaan masih ditemukan, pemkab akan meminta aparat penegak hukum dan pemerintah pusat melakukan penindakan.
Sebab, kewenangan penindakan dan penetapan kuota BBM bersubsidi berada di pemerintah pusat.
”Kami sudah melaporkan tumuan itu. Jadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini hanya melakukan monitoring dan pengawasan saja,” sebutnya.
Koran ini telah berupaya meminta konfirmasi Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi terkait beragam temuan tersebut.
Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan respons. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia