PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kasus menu program makan bergizi gratis (MBG) di SPPG Pangorayan terus bergulir.
Persoalan itu terancam dibawa ke tingkat provinsi lantaran dinilai belum ditangani secara serius.
Aktivis Syamsul Arifin menilai, polemik di SPPG Pangorayan bukan persoalan biasa.
Dugaan menu tidak layak hingga tata kelola dapur MBG harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada satu dapur. Seluruh SPPG di Pamekasan harus diperiksa.
Kasus SPPG Pangorayan harus menjadi momentum pembenahan. Semua SPPG wajib diaudit,” tegasnya.
Aktivis meminta audit dilakukan terhadap kelayakan menu, legalitas operasional, pengelolaan limbah, hingga perizinan dapur MBG. “Hasil audit itu juga harus dibuka kepada publik,” usulnya.
Tak hanya itu, Syamsul mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan jual beli titik SPPG melalui yayasan atau pihak tertentu.
“Dugaan tersebut saya nilai dapat merusak tujuan mulia pemerintah yang telah menggagas Program MBG,” ingatnya.
Dia menegaskan, AJB tidak akan berhenti di tingkat kabupaten. Jika tuntutan itu tidak direspons, persoalan MBG akan dibawa ke Satgas MBG Jawa Timur hingga Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami ingin ada langkah nyata dari satgas. Kalau tidak, maka kasus ini akan kami bawa ke tingkat provinsi agar menjadi atensi dan ditindaklanjuti,” tutur aktivis yang karib disapa Gerrad itu.
Sebelumnya, Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukriyanto menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG akan terus diperkuat.
Dia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan jika menemukan dugaan pelanggaran.
“Kalau ada ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran, laporkan. Jangan takut. Pasti kami tindak lanjuti sesuai mekanisme,” pesan pria yang juga Wabup Pamekasan itu. (afg/yan)
Editor : Amin Basiri