SAMPANG, RadarMadura.id – Raperda tentang pemerintah desa (pemdes) belum dibahas. Bapemperda DPRD Sampang berdalih masih menunggu peraturan mendagri (permendagri). Regulasi tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades).
Ketua Bapemperda DPRD Sampang Muhammad Faruk mengatakan, pembahasan raperda tentang pemdes belum dilakukan. ”Sampai saat ini kami masih menunggu permendagri yang bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan raperda tersebut,” katanya.
Menurutnya, raperda tersebut akan mengatur berbagai hal tentang pemdes. Di antaranya aturan tentang perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), termasuk regulasi terkait pelaksaan pilkades.
Faruk mengaku sudah melakukan kajian naskah akademik. Yakni, dengan melibatkan pihak ketiga. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait penyusunan raperda tentang pemdes. Karena itu, saat ini pihaknya masih menunggu permendagri.
”Kemendagri menyampaikan ke kami bahwasanya akhir Oktober hingga pertengahan November, permendagri bakal turun,” ujarnya.
Jika permendagri sudah terbit, raperda tentang pemdes bakal disesuaikan dengan permendagri. Kemudian, akan dilanjutkan nota penjelasan pengusulan dari bapemperda. Faruk meminta masyarakat bersabar menunggu raperda tersebut.
Secara regulasi, legislatif sudah menyiapkan aturan tentang pilkades. Banggar DPRD Sampang juga sudah mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkades. ”Anggaran pilkades sudah disiapkan oleh banggar dan sudah masuk pada Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” ungkapnya.
Anggota Banggar DPRD Sampang Toipul Minan menyatakan, pelaksanaan pilkades diakui sudah dianggarkan. Setiap desa disepakati anggaran untuk pelaksanaan pilkades tahun depan yakni sebesar Rp 110 juta.
”Tapi anggarannya belum ditetapkan karena masih dalam proses pembahasan di tingkat komisi bersama DPMD dan belum dilakukan pembahasan di banggar,” tandasnya. (bai/bil)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
