PAMEKASAN, RadarMadura.id – Mayoritas fraksi di DPRD menyoroti peningkatan infrastruktur jalan. Salah satunya adalah Fraksi Gelora Perjuangan.
Legislatif menginginkan agar rancangan belanja daerah tersebut mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat.
Aspirasi itu disampaikan dalam sidang paripurna, Selasa (29/10).
Salah satu agendanya adalah pandangan umum (PU) fraksi terhadap nota penjelasan bupati mengenai raperda tentang APBD 2025.
Baca Juga: BRI Cetak Laba Rp 45,36 Triliun
Ketua Fraksi Gelora Perjuangan Mohammad Saedy Romli mengatakan, kebutuhan untuk peningkatan infrastruktur jalan hampir terjadi di seluruh kecamatan.
Namun, dia juga menyadari kemampuan finansial daerah untuk kebutuhan tersebut.
”Sehingga, dipilah beberapa titik yang sekiranya perlu didahulukan. Seperti jalan untuk akses pendidikan dan pondok pesantren. Lalu, poros jalan yang digunakan sebagai akses perekonomian masyarakat,” terang Saedy.
Politikus Partai Gelora itu mencontohkan akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Proppo dan Palengaan.
Tepatnya, di Desa Klampar, Angsanah, Panaan, dan Potoan Laok. Selain akses pendidikan, jalan tersebut merupakan jalur alternatif.
”Di wilayah yang sama, akses jalan yang menghubungkan Desa Rang Perang Daja, Desa Rek Kerrek, dan Desa Kacok juga perlu diperbaiki. Lokasi ini menjadi pusat perekonomian masyarakat yang lama tak tersentuh perbaikan,” ucapnya.
Saedy juga menyoal kondisi infrastruktur di sepanjang Jalan Raya Palduding.
Tepatnya, di kawasan Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ulum Bata-Bata, Ponpes Miftahul Ulum Panyeppen, hingga akses jalan menuju Pasar Palengaan.
Baca Juga: Kajian Rute Trans Jatim di Kabupaten Sampang Direncanakan 2025
”Sekali lagi, perbaikan infrastruktur jalan di semua pusat-pusat perekonomian dan pendidikan perlu mendapat perhatian serius dari eksekutif. Sehingga, hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam rancangan APBD,” harapnya.
Sementara itu, Pj Bupati Pamekasan Masrukin mengakui bahwa infrastruktur menjadi kebutuhan vital daerah.
Dia menyadari bahwa sektor tersebut banyak mengalami kerusakan.
Hanya, daerah tidak bisa meng-cover seluruh kebutuhan itu.
”Karena keterbatasan anggaran, kami harus berbagi dengan program lain. Akan tetapi, kami akan berupaya untuk meningkatkan infrastruktur jalan. Selain dari APBD, kami berupaya untuk mendapat program dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Masrukin mencontohkan, ada dua peningkatan infrastruktur yang didanai oleh pemerintah pusat tahun ini. Karena itu, pola tersebut juga akan terus dikembangkan.
Sebab, jika menumpuk pada APBD, sektor tersebut tidak akan ter-cover maksimal. (afg/luq)
Editor : Fatmasari Margaretta