Oleh PUZAIRI*
DARI mana mulanya seni, dari keresahan individual, atau keresahan kolektif yang melanda lingkungan sosial pelakunya? Dikotomi keresahan inilah yang menjadi polemik laten dari perkembangan seni dan kebudayaan di Sumenep.
Beberapa waktu lalu, saya menghadiri sebuah acara sarasehan seni yang diadakan di salah satu warung kopi di Sumenep, yakni Malaka Kopi. Acara yang menghadirkan beberapa seniman, termasuk seniman senior Madura, Hidayat Raharja, sebagai pembicara tersebut berjalan begitu menarik dan memantik banyak gejolak polemik seputar seni dan kebudayaan di daerah ujung timur Pulau Madura ini.
Dari sekian banyak topik yang dibicarakan, ada satu isu yang menarik untuk diperbincangkan lebih lanjut, yakni polemik seputar aspek kegunaan seni itu sendiri. Untuk apa seni diciptakan, apakah untuk menampung keresahan individual atau untuk keresahan kolektif dan permasalahan sosial?
Sekilas, polemik seperti ini memang tidak asing dalam perkembangan seni dan kebudayaan di Indonesia. Setidaknya, mulai hangat sejak perdebatan kebudayaan antara Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dengan Manifes Kebudayaan (Manikebu) pada 1960-an. Kedua lembaga ini memiliki perspektif berbeda tentang seni. Di satu sisi, Lekra berpendapat bahwa seni harus bernilai emansipatif bagi masyarakat. Namun di sisi lain, Manikebu berpendapat bahwa seni harus bebas dari nilai dan kepentingan politik apa pun.
Sama halnya perdebatan kebudayaan tersebut, perdebatan seni dan kebudayaan yang berlangsung malam itu mengulas isu serupa dalam konteks Sumenep. Di satu sisi, beberapa seniman yang menjadi pembicara berpandangan bahwa seni haruslah mampu menangkap realitas dan masalah sosial di masyarakat. Di sisi yang berlawanan, beberapa seniman lain berpendapat bahwa seni harus hidup untuk dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum berniat ”menolong” masyarakat.
Seni adalah media untuk menyingkap realitas sosial yang sedang tidak baik-baik saja, beginilah kira-kira inti argumentasi awal yang memantik perdebatan malam itu. A. Warits Rovi, salah seorang pembicara di acara tersebut, mengatakan bahwa seni harus menangkap keresahan sosial masyarakatnya. Ia kemudian membawa isu laut yang dipagari sebagai contoh konkret masalah sosial yang harus aktif disuarakan oleh para seniman. Menurut dia, seniman tidak mungkin membuat puisi yang mendayu-dayu tentang keindahan laut ketika di hadapan mereka sedang terpampang problem nyata, laut-laut sedang dipagari untuk kepentingan oligarki. Warits kemudian menegaskan kegeramannya terhadap seniman dan budayawan yang enggan menyuarakan masalah sosial dengan menyebutnya ”buayawan”.
Argumentasi ini kemudian mendapat tanggapan serius dari pembicara lain, Fendi Kachonk, yang berpandangan bahwa seni tidak harus melulu mengangkat isu sosial masyarakat. Menurut Fendi, setiap orang sudah bergumul dengan masalahnya sendiri, masalah rumah tangga, misalnya. Seni kemudian bisa menjadi wadah untuk orang tersebut menuangkan keresahan dan masalahnya. Dengan begitu, seni hidup di atas keresahan individual para pelakunya. Posisi dalam melihat seni ini didukung oleh Hidayat Raharja. Ia menambahkan bahwa penolong masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, bukan seni. Maka, berkaryalah tanpa dibebani untuk menyelamatkan masyarakat.
Hingga waktu acara selesai, perdebatan ini seperti jadi pembahasan yang tak selesai. Mengingat polemik ini bukanlah topik utama diskusinya, melainkan hanya isu insidental yang muncul secara organik menyertai intensi diskusi yang makin malam makin tinggi. Jadi, menurut saya, polemik ini perlu mendapat ruang diskursus serta diangkat sebagai wacana utama dalam pengembangan seni dan kebudayaan di Sumenep.
Seni sebagai Pewarta Kebenaran
Sulit untuk menentukan mana pandangan terbaik karena keduanya memiliki akar filosofis yang sama-sama kuat. Warits Rovi yang menganggap bahwa seni harus mampu menangkap permasalahan sosial juga hidup dalam semangat filsafat seni-nya para pemikir Mazhab Frankfurt. Begitu pun dengan pandangan Fendi Kachonk tentang seni yang mesti hidup di atas aspek estetika dan keresahan individu juga terwadahkan dalam pemikiran para pemikir posmodern. Maka, perlu paradigma jalan ketiga yang menurut saya bisa menjadi cara pandang alternatif dalam melihat kebudayaan Sumenep.
Alain Badiou (1988) dalam bukunya yang berjudul Being and Event menuliskan bahwa seni adalah salah satu wadah kebenaran. Seni tercipta dari sebuah event atau peristiwa tak biasa yang dialami oleh seseorang, mulai dari peristiwa kecil yang terjadi dalam keluarga hingga masalah besar yang dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi, menurut Badiou, seni bukanlah diciptakan untuk sesuatu, tapi konsekuensi karena adanya sesuatu.
Di sinilah titik keunikan Badiou dalam melihat seni yang menurut saya dapat kita pertimbangkan. Jika perdebatan para seniman tadi berdiri di atas polemik kegunaan seni, Badiou berpikir berbeda dengan melihat seni sebagai konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Maka, konsekuensi padangan Badiou ini akan menempatkan seni sebagai ekspresi kejujuran dari berbagai persitiwa yang terjadi, baik peristiwa individual maupun kolektif.
Sumenep dengan berbagai problematika yang terjadi di dalamnya adalah peristiwa konkret. Artinya, baik seni yang menyingkap masalah sosial maupun seni yang berdiri di atas estetika individual sama-sama memiliki nilai kebenaran masing-masing. Maka, tak etis rasanya jika seni menjadi wacana yang diperebutkan di dua kutub tersebut.
Melalui pandangan yang ditawarkan Badiou ini, kita bisa melihat bahwa seni adalah percikan ekspresif dari peristiwa konkret di lapangan. Dengan memosisikan seni sebagai wadah dalam mengekspresikan kebenaran, maka kita tidak akan jatuh pada jebakan pikiran oposisi biner yang menempatkan seni sebagai ungkapan individual maupun kolektif. Sebab, sebagaimana yang Badiou paparkan bahwa kebenaran itu jamak, tidak tunggal. Ia bisa muncul di mana saja, baik melalui peristiwa individual maupun kolektif.
Karena itu juga, diskusi dan perdebatan mengenai perkembangan seni di Sumenep tidak seharusnya menjadi semakin runcing ke arah perpecahan di antara para seniman yang menghambat dialog seni di daerah ini ke depan. Namun, seni harus tetap hidup sebagai upaya yang Habermas (1962) sebut sebagai public sphere guna pengembangan seni dan budaya Sumenep. (*)
*)Penggiat Literasi di Sumenep
Editor : Ina Herdiyana