RadarMadura.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menghadapi tahun anggaran 2026 dengan kondisi fiskal yang lebih ketat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan dana transfer dari pemerintah pusat turun drastis hingga Rp2,458 triliun.
Kondisi ini memaksa Pemprov melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk menunda rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.
Baca Juga: Angin Segar Jelang Akhir September 2025, PIP, PKH, dan BPNT Cair Bertahap
“Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Namun pembangunan layanan dasar masyarakat tetap jalan, tidak boleh dikurangi,” ujar Dedi di Bandung, Kamis 25 September 2025.
APBD Jabar 2026 Direvisi Jadi Rp28,6 Triliun
Awalnya, APBD Jawa Barat 2026 diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun.
Namun setelah penyesuaian, nilainya harus dipangkas menjadi Rp28,6 triliun. Rincian penurunannya antara lain:
1. Dana Bagi Hasil (DBH) anjlok dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menyusut jadi Rp3,3 triliun.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar dihapus.
4. DAK nonfisik BOS terkoreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
CPNS 2026 Ditunda, Fokus ke Efisiensi Anggaran
Efisiensi terbesar terjadi di belanja pegawai yang dipangkas Rp768 miliar. Dampaknya, pengangkatan CPNS 2026 ditunda.
“Kalau tidak ada kegiatan pembangunan, ASN-nya juga akan menganggur. Jadi percuma kita angkat CPNS baru,” tegas Dedi.
Selain itu, belanja hibah dipotong dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun.
Hibah pendidikan dialihkan menjadi beasiswa langsung untuk siswa kurang mampu.
Bantuan keuangan ke kabupaten/kota juga turun signifikan dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun.
Instruksi Hemat Hingga Pangkas Jamuan Mewah
Untuk menutup defisit, Dedi memerintahkan seluruh dinas melakukan penghematan listrik, air, internet, hingga penggunaan AC.
Biaya jamuan makan yang biasanya mencapai Rp5 miliar juga dipangkas drastis.
“Cukup sediakan minuman saja. Kalau perlu makanan, masak sendiri pakai tukang masak. Tidak perlu katering,” ujarnya.
Infrastruktur dan Layanan Publik Tetap Aman
Meski banyak anggaran dipangkas, Gubernur memastikan pembangunan infrastruktur dan layanan publik tidak akan dikorbankan.
“Jalan harus halus, jembatan harus bagus, sekolah tidak boleh rusak, PJU harus menyala. Kita tetap harus prima melayani rakyat, walau anggaran menurun,” tegasnya. (hasan)
Editor : Hasan Bashri