Sel Terorisme Harus Dicegah sejak Dini

Abdul Basri • Dipublikasikan Selasa, 15 Mei 2018 | 09:30 WIB
Sel Terorisme Harus Dicegah sejak Dini
Sel Terorisme Harus Dicegah sejak Dini

SUMENEP – Rentetan aksi terorisme di Surabaya membuat para tokoh bangsa menangis. Semua mengutuk dan menilai aksi yang menewaskan belasan orang itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Ketua PB IKA PMII Zaini Rahman juga mengutuk keras peristiwa tersebut.


Aksi terorisme yang menewaskan belasan orang kembali terjadi di Kota Pahlawan, Surabaya. Sejumlah titik strategis menjadi objek sasaran. Mulai dari gereja hingga markas kepolisian menjadi lokasi peledakan bom bunuh diri.


Banyak tafsir berseliweran di lini masa terkait aksi teror tersebut. Secara umum masyarakat menyebut bahwa teror itu sebagai indikator bahwa benih-benih terorisme di Indonesia belum mati. Mereka berkecambah, beranak-pinak, dan terus melahirkan teroris-teroris baru.


Tetapi, pendekatan semacam itu, menurut Ketua Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) Zaini Rahman, sudah klasik. ”Kalau itu dipahami sama seperti teror-teror sebelumnya, ya tidak ada yang perlu dibahas. Sama saja analisanya. Itu soal sel-sel terorisme yang belum mati,” katanya saat ditemui usai mengisi acara harlah Fatayat NU di Gedung Islamic Center Sumenep Senin (14/5).


Tapi kalau dipahami dalam konteks situasi politik, maka kata dia, ada dua sisi penafsiran. Pertama, jika itu diasumsikan berpihak pada kelompok oposisi, itu menunjukkan bahwa pelaku dan dalang teror ingin menciptakan suasana mencekam agar rakyat ketakutan.


”Lalu, seolah-seolah pemimpin negeri ini tidak bisa mengatasi. Tidak bisa memberi keamanan dan perlindungan kepada rakyat,” jelas penulis buku Fiqh Nusantara tersebut.


Pendekatan oposisi itu bisa dilihat dari tafsir tokoh oposisi Fadli Zon. Dalam akun Twitter-nya, Fadli menulis tentang kritiknya terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurut Fadli, terorisme biasanya berkembang di negara yang lemah pemimpinnya, mudah diintervensi, banyak kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan yang nyata.


”Itu (cuitan Fadli Zon, Red) cara oposisi memberi tafsir terhadap kejadian,” tegas Zaini.


Pria asal Kangean itu menambahkan, ada dua penafsiran dari oposisi akan tindakan teror. Pertama, mereka menyebut bahwa pemimpin saat ini lemah, tidak bisa memberi rasa aman kepada rakyat. Kedua, pemimpin telah banyak menciptakan keresahan sosial, ketimpangan, kemiskinan, dan sebagainya. Dan itulah yang membuat reaksi terorisme.


Tapi kalau dipahami dari sisi penguasa atau pemerintahan hari ini, terorisme itu bisa bermakna bahwa inilah cermin bahaya politisasi agama. Artinya, dalang terorisme tersebut ingin membangun persepsi publik bahwa bangsa Indonesia harus hati-hati dengan politik yang mengatasnamakan agama. Terlebih, belakangan gerakan Islam politik begitu masif dan gencar di negeri ini.


”Penguasa bisa memberi tafsir berbeda. Bahwa orang-orang yang berpolitik menggunakan agama ini bahaya,” jelasnya.


Pria lulusan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta itu menambahkan bahwa ada hal yang perlu ditelisik dari peristiwa yang terjadi di Surabaya. Sebab, selama ini Surabaya menjadi benteng dan basis kuat Islam moderat. Nahdlatul Ulama berdiri dan besar di Jawa Timur.


Terlepas dari itu, seluruh elemen bangsa, khususnya penyelenggara negara, harus membahas resolusi pascateror. Menurut dia, pemerintah harus melakukan pendekatan preventif. Artinya, pencegahan harus dijadikan gerakan utama, bukan sebatas penindakan.


”Pertama begini, seluruh komponen bangsa, oposisi, dan pemerintah, harus berbicara komitmen yang sama. Mengutuk dan memerangi terorisme,” tegasnya.


”Kedua, ini momentum merevisi undang-undang terorisme. Bahwa UU terorisme itu harus lebih banyak menekankan pada sisi preventif,” tegasnya.


Pendekatan preventif dalam memerangi terorisme itu paling tidak ada tiga komponen. Pertama, soal penormaan pemidanaan terhadap persiapan aksi terorisme. Dalam UU terorisme yang lama, kegiatan yang mengarah pada persiapan terorisme tidak bisa dipidanakan. Orang ikut pelatihan militer dalam rangka menjadi teroris tidak bisa ditangkap.


”Sekarang orang yang menyiapkan diri menjadi teroris sudah harus ditangkap. Itu namanya persiapan untuk menjadi teroris,” katanya.


Kedua, doktrin awal terorisme ini ada di sekolah, tingkat SMA, atau organisasi-organisasi kampus. Mentor terorisme ada di sana. Doktrinnya dari guru-guru, para dosen, atau aktivis dakwah. Aktivitas mereka itulah yang perlu dicegah agar tidak semakin melahirkan teroris-teroris baru di republik ini. ”Maka, hulunya ini harus diselesaikan oleh negara,” tambahnya.


Ketiga, memberikan fasilitas kepada kelompok Islam moderat untuk bekerja lebih luas, lebih intens. Negara harus bermitra dengan kelompok Islam moderat. Kepolisian, densus, dan beberapa kementerian terkait harus bermitra dengan kelompok Islam yang menjadikan NKRI sebagai sesuatu yang final. Salah satunya yakni Nahdlatul Ulama.


”NU perang sendirian dengan teroris. Negara hanya nindak-nindak doang. Proyeknya siapa yang makan,” sindirnya.


Paradigma kekuasaan melihat kekuatan sosial harus berubah. Menurut Zaini, negara tidak boleh menjadikan NU sebagai pekerja rodi. Sebab, selama ini NU telah berkomitmen kuat untuk mengajarkan Islam yang ramah, bukan Islam marah.


”NU harus dipikirkan. Memangnya polisi yang bikin pengajian di mana-mana? Mengajarkan orang-orang untuk tidak jadi teroris. Emang presiden atau menteri? Enggak,” jelasnya.


”Yang mengajarkan Islam moderat itu ya NU, Ansor, Fatayat, Muslimat, pesantren atau kiai-kiai,” urainya.


Pertanyaan kemudian, selama ini apakah negara memikirkan NU? Maka pada titik inilah UU terorisme harus memuat klausul kemitraan antara pemerintah dengan organisasi sosial keagamaan yang moderat. Agar gerakan deradikalisasi agama semakin kuat dan menyeluruh.



 


 

Editor : Abdul Basri