Junna, Perempuan 148 Tahun Serba Kekurangan

Abdul Basri • Dipublikasikan Rabu, 27 Desember 2017 | 14:20 WIB
Junna, Perempuan 148 Tahun Serba Kekurangan
Junna, Perempuan 148 Tahun Serba Kekurangan


PAMEKASAN – Mendung menggantung. Langit kelam. Gerimis perlahan turun. Titik-titik air membasahi tanah, aspal, rerumputan, dan genting rumah gedek berukuran kecil itu. Lokasinya di Dusun Taraban Timur, Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Pamekasan.


Rumah tabing itu sangat jauh dari kata layak huni. Lantainya tanah. Beberapa titik dinding bolong. Genting yang melindungi seisi rumah dari sengatan matahari dan hujan menghitam. Kayu penyangga ratusan genting itu pun hitam tak keruan.


Air hujan mulai menetes ke dalam rumah. Satu per satu rahmat yang diturunkan Allah dari langit itu membasahi lincak bambu tempat berbaring penghuni gedek itu. Tidak ada seorang pun yang berani memperbaiki genting bocor itu.


Alasannya, khawatir roboh. Sebab, kayu penyangganya sudah tua meski tak setua penghuni rumah. Pemilik rumah gedek berukuran 2 × 1 meter itu sudah renta. Namanya Junna.


Junna diperkirakan berusia 148 tahun. Dia memiliki tiga anak serta puluhan cucu dan cicit. Di mata negara, Junna seperti ada dan tiada. Jasadnya jelas ada. Tapi, data sebagai warga negara Indonesia tidak ditemukan.


Junna tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). Dia juga tidak tercantum dalam data kartu keluarga (KK). Akibatnya, meski hidup sengsara, Junna tidak mendapat perhatian pemerintah.


Nenek penyuka jajan serabi itu tidak pernah mendapat bantuan beras miskin (raskin). Dia juga tidak pernah kebagian bantuan sosial. Junna hanya hidup mengandalkan pemberian anak, cucu, cicit, dan familinya yang juga hidup sederhana.


Laili, 29, salah seorang cicit Junna, mengatakan, kondisi kesehatannya normal. Hanya karena usianya sudah sangat lanjut, dia tidak dapat beraktivitas seperti orang yang masih muda. Tetapi, Junna bisa berjalan meski tertatih.


Ketika  Junna sakit, sanak saudara memanggil bidan desa untuk memeriksa. Pola makannya normal. Jajan kesukaannya adalah serabi. ”Orangnya sehat. Tapi, sehatnya orang tua ya seperti itu,” katanya Selasa (26/12).


Laili menuturkan, Junna tidak pernah mendapat bantuan sosial. Bahkan, belum seorang pun pegawai pemerintah mengunjungi rumah gedek tidak layak huni yang ditempati Junna.


Kadus Taraban Timur Ali Makki mengatakan, Junna tidak memiliki dokumen kependudukan. KTP dan KK tidak punya. ”Mungkin dulu punya, tapi sekarang tidak ditemukan lagi di mana dokumen kependudukan itu,” katanya.


Ali Makki mengaku tidak mengetahui pasti sejak kapan nenek berusia ratusan tahun itu hidup tanpa dokumen kependudukan. Sebab, sejak dia menjabat Kadus, nenek yang ditinggal suaminya sejak puluhan tahun tersebut sudah tanpa dokumen penting itu.


Anggota DPRD Pamekasan Ismail berkunjung ke rumah Junna. Dia sangat menyayangkan kinerja pemerintah. Menurut dia, warga miskin seperti nenek Junna seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.


Ironisnya, sampai sekarang pemerintah tidak pernah hadir. Padahal, tidak sedikit anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan sosial yang menyentuh langsung kepada masyarakat. ”Kasihan, raskin tidak dapat, layanan kesehatan gratis juga tidak dapat,” kata pria yang ketua ketua komisi I itu.


Ismail mengatakan, pemerintah menggelontorkan Rp 10 miliar untuk perlindungan kesehatan. Dana tersebut bisa digunakan untuk jaminan kesehatan masyarakat yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan.


Sayangnya, anggaran selangit itu belum maksimal. Terbukti, masih ditemukan warga yang luput dari perhatian. ”Ada yang salah. Saya heran, kok bisa warga miskin seperti Nenek Junna luput dari perhatian pemerintah. Padahal, itu tanggung jawab pemerintah,” ucapnya.


Ismail mengatakan, persoalan tersebut akan menjadi atensi pemerintah. Dalam waktu dekat, seluruh pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Tujuannya, agar tidak ada lagi warga miskin yang luput dari perhatian.


Dewan juga bakal meminta pendataan warga miskin lebih maksimal. Pemerintah tidak bisa hanya berpedoman pada data yang dikeluarkan badan pusat statistik (BPS). Sebab, data yang dikeluarkan lembaga khusus menangani pendataan statistik itu kerap ditemukan kurang valid.


Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Syaiful Anam belum berhasil dimintai keterangan. Upaya konfirmasi JPRM melalui nomor ponselnya juga tidak berhasil. Nomor ponsel Syaiful tidak aktif.


Upaya menghubungi Syaiful pun dilakukan Ismail. Rencananya, anggota banggar DPRD Pamekasan itu ingin meminta agar ada tim yang turun melihat kondisi Nenek Junna. ”Nomor pak kepala dinsos tidak aktif. Mungkin lagi liburan. Tapi, persoalan ini tetap akan kami tindak lanjuti secepat mungkin,” tandas Ismail.

Editor : Abdul Basri