Oase di Gurun Patriarki

Hera Marylia Damayanti • Dipublikasikan Minggu, 13 Oktober 2024 | 13:10 WIB
Abd. Munib, dosen STIDKI Al-Hamidy Pamekasan
Abd. Munib, dosen STIDKI Al-Hamidy Pamekasan

Oleh ABD. MUNIB

 

SPIRIT kontestasi politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) seperti oase di tengah gurun patriarki. Jabatan publik yang umumnya mengutamakan laki-laki daripada perempuan tersisih dari percaturan politik. Lihat saja, kontestan politik dalam Pilgub Jatim 2024 justru didominasi perempuan, yakni Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Luluk Nur Hamidah. Kehadiran tiga tokoh perempuan tersebut sebagai kandidat pemimpin provinsi sebesar Jawa Timur merupakan sinyal positif bagi perkembangan partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Selain itu, tiga srikandi yang berlaga dalam Pilgub Jatim tersebut mengindikasikan perubahan pandangan masyarakat setempat tentang kepemimpinan. Di wilayah yang dikenal dengan pesantren dan organisasi keagamaan yang mapan seperti Nahdlatul Ulama, pemimpin tidak lagi dinilai semata dari jenis kelamin. Tetapi, lebih pada kapabilitas, prestasi, dan kemampuan mengelola kekuasaan serta menghadirkan solusi atas masalah masyarakat.

Tiga Srikandi

Khofifah Indar Parawansa, sebagai contoh, sudah dikenal sebagai tokoh perempuan yang berhasil dalam dunia politik dan pemerintahan. Mantan Menteri Sosial ini juga memiliki pengalaman panjang di birokrasi dan organisasi keagamaan, membuktikan bahwa perempuan mampu berperan dalam pengambilan keputusan strategis. Tri Rismaharini, mantan Wali Kota Surabaya yang sukses memimpin perubahan signifikan di kotanya, dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan inovatif. Luluk Nur Hamidah, dikenal aktif dalam gerakan sosial dan politik sekaligus menjadi patron nyata bagaimana perempuan mampu berperan dalam ranah publik.

Dalam masyarakat dengan keagamaan kuat seperti di Jatim, peran perempuan dalam kepemimpinan sering kali dilihat dengan kacamata agama dan budaya. Namun, dominasi perempuan dalam kontestasi ini menunjukkan adanya penerimaan yang lebih luas terhadap peran perempuan di ruang publik. Ihwal ini menandai pergeseran paradigma tentang siapa yang layak menjadi pemimpin. Artinya, warga Jatim tidak lagi semata-mata melihat kepemimpinan dengan perspektif yang bias gender. Tetapi, lebih pada hasil nyata dan kemampuan dalam mengorkestrasi kekuasaan guna kebaikan masyarakat luas.

Fenomena ini bisa menjadi pelecut untuk mendorong lebih banyak perempuan berpartisipasi dalam politik di masa depan. Tentu, tidak hanya di Jatim, tetapi juga di Indonesia secara umum. Dengan demikian, kontestasi Pilgub Jatim yang didominasi perempuan ini bukan hanya mencerminkan progresivitas daerah dalam menerima kepemimpinan perempuan. Akan tetapi, mengingatkan kita bahwa esensi dari kepemimpinan tidak terletak pada jenis kelamin, melainkan pada kemampuan untuk membawa perubahan positif, menghadirkan keadilan, dan mengelola kekuasaan dengan bijak.

Tentu kita tidak pernah lupa pada kecerdasan Ratu Balqis dalam memimpin yang diabadikan dalam QS An-Naml ayat 32. Ratu Balqis mengandalkan nasihat dari para pembesarnya sebagai bentuk sikap bijaksana. Memimpin dengan mempertimbangkan pendapat orang-orang di sekitarnya, bukan hanya mengandalkan perasaan atau naluri. Ratu tersebut justru menuntut keterbukaan pendapat, terutama dari mereka yang memiliki kebijaksanaan dan pengalaman dalam urusan yang sedang dihadapi. Pada akhirnya, Balqis mengantarkan Negeri Saba pada kekuasaan yang dikagumi.

Dialog Bukan Monolog

Keputusan yang bijak tidak diambil melalui monolog tetapi proses dialog, pertimbangan, dan musyawarah yang matang. Kekuasaan tidak terletak pada kekuatan fisik atau dominasi individu, tetapi dalam kemampuan orang untuk bertindak bersama dalam membentuk konsensus. Kekuasaan ini terjadi tatkala pemimpin membuka ruang untuk berdiskusi, mengundang publik berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjadi produk pemikiran pribadi, tetapi hasil dari kontribusi kolektif. Proses ini memperkuat legitimasi kebijakan karena melibatkan suara-suara yang beragam.

Sebaliknya, monolog –pemimpin hanya menyampaikan perintah atau keputusan tanpa melibatkan masyarakat sipil– menunjukkan cara memerintah yang otoriter dan sepihak. Kekuasaan semacam ini rapuh, karena tidak memiliki dukungan dari tindakan kolektif dan partisipasi publik. Tanpa dukungan partisipatif, kebijakan yang dihasilkan cenderung menghadapi kehilangan legitimasi. Dialog dalam setiap kebijakan tidak hanya membentuk legitimasi, tetapi merekatkan hubungan sosial sebab publik merasa dirangkul. Dalam konteks Pilgub Jatim, meskipun para calon gubernur perempuan menunjukkan kemandirian dan kekuatan dalam kepemimpinan, tapi ada yang tidak bisa diabaikan. Yaitu, keterlibatan lelaki yang menjadi bagian penting dari tim kerja, sebagai partner politik, tim ahli, maupun konsultan.

Terakhir, bagi mereka yang diajak kerja sama dan dirangkul oleh kekuasaan, ada baiknya mengingat pesan Suryapati kepada Suliwa dalam film Angling Dharma, ”Pengabdian pada penguasa cenderung membabi buta dalam membela tuannya. Ketika negeri berhadapan dengan musuh, pengabdian sangat berguna tetapi bukan tidak mungkin kamu akan berhadapan dengan rakyat kecil yang membutuhkan keadilan dan kamu akan membabi buta membela tuanmu.” (*)

*)Dosen STIDKI Al-Hamidy Pamekasan

Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News

Editor : Hera Marylia
partisipasi perempuan Kontestasi dunia politik oase kekuasaan patriarki partner politik srikandi pilgub jatim kepemimpinan kemampuan pemerintahan