Matangkan Konsep New Normal

Abdul Basri • Dipublikasikan Selasa, 16 Juni 2020 | 23:54 WIB


SEMENTARA itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Jawa Timur (Jatim) mematangkan konsep new normal. Basis utamanya adalah penerapan protokol kesehatan ketat dengan tiga indikator. Yakni, epidemiologi, sistem kesehatan, dan surveilans.


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, mengacu pada rate of transmission (RT) pada 20–26 Mei RT Jatim di bawah 1. Pada 27 Mei naik kembali di atas 1. Berdasar indikator tenaga kesehatan, peralatan dan tempat tidur dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 lebih besar 20 persen. Saat ini terdapat 3.115 tempat tidur isolasi. Sementara pasien ODP 306, 2.375 PDP, dan 1.779 kasus positif. Sedangkan 1.345 pasien dirawat di ruang nonisolasi dan RS rujukan.


Dari sisi indikator peningkatan surveilans, daerah wajib melaporkan jumlah laboratorium setiap hari. Saat ini pemeriksaan dengan polymerase chain reaction (PCR) telah dilakukan pada 36.410. Hal itu setara dengan 910/1 juta penduduk.


Penerapan new normal bagi daerah harus melihat peta sebaran dikeluarkan oleh gugus tugas pusat. Dengan begitu, bisa mengetahui suatu daerah apakah masuk katagori risiko tinggi, sedang, atau rendah. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, 5 daerah berisiko rendah, 22 daerah berisiko sedang, dan 11 daerah berisiko tinggi.


”Ini akan menjadi pemetaan dari semua sector. Apakah industri, perdagangan, perkantoran, privat sektor, kampus, pasar tradisional, hingga tempat ibadah terkait kepatuhan dan kesiapan daerah menyongsong new normal,” terangnya.


Sementara itu, zona hijau bisa langsung melaksanakan new normal. Bagi daerah zona kuning atau berisiko rendah bisa dilakukan transisi menuju new normal. Sementara, daerah katagori merah atau risiko tinggi wajib melakukan pengetatan kedisiplinan. ”Zona kuning jangan sampai meningkat menjadi zona merah,” ucapnya.


Wagub Jatim Emil Dardak menambahkan, pemprov telah melakukan langkah strategis untuk pemulihan dampak sosial ekonomi. Pada sektor pertanian, misalnya, terus menstabilkan harga dan menyerap produksi argo. Lewat operasional, lumbung pangan menyediakan kebutuhan masyarakat. Misalnya, ikan beku, ayam beku, telur, dan beberapa komoditas sembako murah lainnya.


Sektor keuangan telah berkoordinasi dengan OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk kebijakan restrukturisasi kredit. Kemudian, realisasi restrukturisasi UMKM dengan 746 ribu debitur. Total restrukturisasi Rp 37,9 triliun. ”Kami juga mengikutkan Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim dalam restrukturisasi kredit,” terangnya.


Ketua Rumpun Sosial Ekonomi Gugus Tugas Covid-19 Jatim itu mengungkapkan, realisasi bansos dibagi tiga gelombang. Di antaranya, bansos Kemensos, skema lain, dan bantuan dari pemprov. Bansos Kemensos terbagi secara tunai menjangkau 50 persen dari sisa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


Sementara, 38 kabuapten/kota telah menerima transfer jaring pengaman sosial (JPS) dari Pemprov Jatim. Radar bansos juga telah direalisasikan untuk warga Jatim di luar Jawa Timur lantaran terdampak Covid-19. ”Suplemen bantuan pangan nontunai (BPNT) sudah disalurkan dengan top up lewat kartu Himbara BPNT,” terang Emil.


Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengajak semua pihak melawan persebaran Covid-19. Menurut dia, masa pandemi ini merupakan kondisi yang tidak pasti. Namun, jika seluruh elemen bersinergi mematuhi imbauan pemerintah, keadaan ini bisa dilewati. Pihaknya berkomitmen akan mendampingi Pemprov Jatim agar persebaran virus korona menurun.


”Kami akan terus bersama Pemprov Jatim di situasi sulit ini. Yakni, meningkatkan kegotongroyongan sehingga kita bisa menjadi provinsi yang terus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ucapnya.

Editor : Abdul Basri
gubernur jatim