Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang bertemu tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada Jumat (8/5). Mereka melaksanakan rapat koordinasi tentang refocusing dan realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dari APBD 2020.
Banggar tercengang saat mendengar penjelasan TAPD mengenai realisasi anggaran penanganan Covid-19. Sebab, banggar menemukan banyak kejanggalan dari penjelasan TAPD. Di antaranya, TAPD atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak bisa menyajikan data terperinci atas anggaran yang terpakai.
Misalnya, penggunaan anggaran pengadaan alat pelindung diri (APD) lengkap 500 set dan cairan disinfektan oleh dinas kesehatan (dinkes). Selain itu, penggunaan anggaran untuk nasi bungkus di posko satu dan dua untuk warga Sampang yang melintas.
Anggota Banggar DPRD Sampang Alan Kaisan mengatakan, penjelasan untuk dua poin itu dinilai kurang akuntabel. Karena itu, pihaknya akan mengecek ke tiap puskesmas untuk memastikan APD sudah terdisribusikan atau tidak.
”TAPD saat rapat koordinasi tidak membawa data lengkap. Dengan demikian, data yang disajikan tidak terperinci dan terkesan hasil ramalan,” katanya kemarin (11/5).
Alan menambahkan, ada hal yang paling penting untuk diperhatikan pemerintah daerah selain penanganan pandemi korona. Yakni, dampak sosial dan ekonomi kepada warga Sampang. ”Pemkab Sampang telah menangani Covid-19 dengan baik. Tapi, apakah warga yang terdampak korona ini sudah benar-benar tertangani?” ungkapnya.
Menurut dia, warga Sampang banyak yang kehilangan penghasilan. Pemerintah wajib hadir dengan anggaran ratusan miliar itu sebagai solusi kemanusiaan. ”Jika warga dibiarkan kelaparan karena sudah tidak punya penghasilan, dampak kriminalitas meningkat,” katanya.
Selain itu, Alan berharap pemerintah segera mendata warga yang baru datang dari perantauan. Mereka termasuk warga yang kehilangan mata pencaharian dan berhak memperoleh bantuan. ”OPD terkait seperti dinsos, DPMD, dan dispendukcapil harus bergerak untuk menjemput bola dan segera mengolaborasikan data secara online,” imbunya.
Ketua TAPD Sampang Yuliadi Setiawan mengakui ada sedikit ketidakpuasan dari hasil rapat dengan banggar tentang perincian anggaran. Pihaknya sepakat akan menindaklanjuti pada pertemuan lanjutan, baik dengan banggar maupun komisi mitra. ”Tidak ada yang ditutupi. Anggaran untuk Covid-19 ini penggunaannya diinformasikan secara terbuka dan publik bisa mengakses itu,” katanya.
Ada beberapa OPD yang ditugaskan untuk menangani dari berbagai sisi. Yakni, dinkes, BPBD, diskominfo, dishub, dan beberapa OPD lainnya. Seluruh usulan dan masukan rapat itu ditampung sebagai evaluasi dan masukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. ”Semuanya sudah kami laporkan kepada pak bupati hasilnya,” terangnya.
Editor : Abdul Basri