
TAMBELANGAN, RadarMadura.id – Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang mulai melakukan pendataan industri hasil tembakau (IHT). Khususnya IHT yang mengantongi nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Diskopindag menyebut terdapat puluhan perusahaan rokok (PR) belum mengantongi NPPBKC.
Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag Diskopindag Sampang Muhammad Irwan Ferdiawan menyampaikan, perusahaan rokok yang mengurus NPPBKC mulai ada perkembangan. Namun, dirinya tidak memiliki data terbaru semester dua terkait IHT yang mengantongi izin.
”Informasinya ada dua yang sudah disurvei oleh bea cukai. Saya masih mengajukan pemintaan data terbaru ke bea cukai,” katanya kemarin (19/11).
Pada semester satu, jumlah IHT yang terdata ada 14 perusahaan rokok. Sedangkan jumlah perusahaan rokok yang terdata di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) mencapai 38 perusahaan. Dengan begitu masih ada sekitar 24 IHT yang belum mengantongi NPPBKC.
Irwan menjelaskan, IHT yang belum memiliki NPPBKC dilarang memproduksi rokok. Namun, pihaknya hanya bisa mengawasi mesin pelinting yang belum teregistrasi. Sementara, kewajiban pengawasan mengenai produksi produk menjadi ranah Bea Cukai.
”Mengenai pengawasan dan penindakan itu satpol PP, polisi, dan Bea Cukai,” terangnya.
Sementara, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (Kasi KIP) pada KPPBC Tipe Madya Pabean (TMP) C Madura Andru Iedwan Permadi mengutarakan, pihaknya belum mendapat data IHT yang belum mengantongi NPPBKC dari diskopindag. Ketika ada temuan disertai bukti, hal itu menjadi kewenangan institusinya.
”Pengawasan rutinnya itu di bawah Diskopindag Sampang,” pungkansya. (ay/bil)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




