BANGKALAN, RadarMadura.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan berencana memungut retribusi kebersihan kepada pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Penarikan retribusi kepada setiap dapur program makan bergizi gratis (MBG) itu bertujuan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Sayangnya, kebijakan untuk menarik retribusi kebersihan dari sektor dapur SPPG tersebut belum terealisasi.
DLH Bangkalan berjanji untuk secepatnya merealisasikan kebijakan tersebut.
Plt Kepala DLH Bangkalan Achmad Siddiq mengatakan, kebijakan tersebut nantinya akan didukung dengan peraturan daerah (perda) dan akan dibuatkan peraturan bupati (perbup).
Pembayaran retribusi itu meliputi pembayaran jasa pengangkutan sampah ke masing-masing dapur SPPG di Kota Salak.
”Setidaknya ada tiga armada yang kami siapkan untuk mendukung penarikan retribusi kebersihan di dapur MBG,” katanya.
Dia menyatakan, penjemputan sampah ke masing-masing dapur akan dilakukan sesuai jadwal.
Sebab, pihaknya sudah menyiapkan tiga armada.
”Nantinya, ketiga armada tersebut akan mengangkut sampah di kawasan selatan, tengah, dan utara,” paparnya.
Siddiq menambahkan, tarif yang akan diberlakukan untuk retribusi dapur MBG senilai Rp 200.000 setiap bulan.
Dalam sebulan institusinya bisa menghasilkan PAD senilai Rp 38 juta. ”Dalam sebulan bisa mengumpulkan PAD sebesar Rp 400 juta,” tuturnya.
Anggota DPRD Bangkalan Takdir Mukjizat mengungkapkan, rencana DLH Bangkalan untuk memungut retribusi kebersihan ke semua dapur MBG patut didukung.
Sebab, itu akan mendongkrak PAD Kota Salak. Oleh karena itu, dia berharap rencana tersebut benar-benar terealisasi.
”Semoga rencana tersebut bisa terealisasi dalam waktu dekat,” harapnya. (za/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti