
PAMEKASAN, RadarMadura.id – Tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Pamekasan cukup tinggi.
Hingga Rabu (18/11), piutang pajak 2025 tercatat mencapai Rp 1,7 miliar lebih.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir melalui Kabid Pelayanan dan Pengendalian Pajak Daerah Eddy Suryanto menyebutkan, piutang tersebut berasal dari 124.790 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).
Nilai tunggakan itu setara dengan 19,9 persen dari total pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2025.
”Ini bisa bergerak tiap hari, apabila ada pembayaran, bisa berkurang,” ungkap Eddy.
Menurutnya, tunggakan PBB-P2 tersebar di sembilan kecamatan dan nilainya bervariasi.
Piutang terbesar tercatat di Kecamatan Proppo mencapai Rp 347.200.173 dari 30.981 SPPT, disusul Kecamatan Pegantenan Rp 323.865.007 dari 21.366 SPPT dan Kecamatan Waru Rp 307.322.112 dari 28.583 SPPT.
Sementara itu, Kecamatan Tlanakan mencatat piutang Rp 209.062.463 dari 15.147 SPPT.
Kemudian Kecamatan Pamekasan Rp 171.616.375 dari 5.297 SPPT, Pademawu Rp 152.785.766 dari 6.990 SPPT, Pakong Rp 106.240.018 dari 6.369 SPPT, Pasean Rp 59.066.220 dari 4.928 SPPT, dan Kadur Rp 54.289.449 dari 5.128 SPPT.
”Khusus Kecamatan Batumarmar, Palenggan, Larangan, dan Galis, lunas,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




