PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kekosongan sembilan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Pamekasan disorot.
Sekelompok pemuda yang yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) mendesak pemkab segera mengisi jabatan definitif.
Desakan tersebut disampaikan saat berdialog di ruang sidang DPRD Pamekasan Senin (6/7).
Itu tindak lanjut atas aksi demonstrasi yang digelar Formatur pada Rabu (1/7).
Forum terbuka tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Sukriyanto, Sekkab Taufikurrachman, Plt Kepala BKPSDM Saudi Rahman, Kepala Dispendikbud Akhmad Basri Yulianto, serta Komisi I dan Komisi IV DPRD Pamekasan.
Hendra, perwakilan mahasiswa menyatakan, banyaknya OPD yang belum memiliki pejabat definitif menunjukkan tak maksimalnya reformasi birokrasi di Pamekasan.
Karena itu, pihaknya meminta pengisian sembilan jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara serentak agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif.
”Kami juga mendesak DPRD Pamekasan untuk menggunakan fungsi pengawasannya, melakukan audit investigatif terhadap seluruh kebijakan kepegawaian yang diterbitkan bupati selama menjabat,” tegas Hendra.
Hendra juga mendesak agar pengisian JPTP dilaksanakan secara transparan tanpa praktik mahar jabatan.
Dia meminta seluruh tahapan seleksi dibuka kepada publik, sehingga pengisian kepala OPD benar-benar didasarkan pada kompetensi dan sistem meritokrasi, bukan kepentingan politik maupun kedekatan pribadi.
”Apabila dalam 2×24 jam pihak eksekutif belum memberikan kepastian atas tuntutan kami, Formatur akan kembali menggelar aksi turun jalan sebagai bentuk tindak lanjut,” ujarnya.
Merespons hal tersebut, Sekkab Pamekasan Taufikurrachman menyatakan, pengisian JPTP telah berproses.
Saat ini sudah dalam tahap kelengkapan prosedur dan administrasi, karena pengisian JPTP dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta.
"Pamekasan sudah menerapkan (manajemen talenta, Red) dan itu perintah undang-undang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Juli ini, sudah ada yang terisi," tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Lutfi berjanji akan mengawal proses pengisian eselon II yang ditargetkan Pemkab Pamekasan rampung pada Juli.
Sebagai bentuk fungsi pengawasan, Komisi I juga telah menyampaikan sepuluh rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.
"Apa yang menjadi tuntutan ini merupakan kegelisahan masyarakat secara umum. Ini pasti kami kawal. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tadi, Rabu (8/7) kami akan melakukan rapat dengan BKPSDM," pungkasnya.
Diketahui sembilan perangkat daerah yang saat ini dipimpin Plt yaitu, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR); dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP); badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM); dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).
Kemudian, dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP); dinas perhubungan (dishub), badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dan dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja (diskop UKM naker) serta RSUD dr H Slamet Martodirdjo (Smart). (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti