PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan ternyata tidak hanya memungut sumbangan pada operator desa dalam melaksanakan bimbingan teknis (bimtek).
Namun, juga kepada peserta dari puskesmas. Uang setoran yang diminta juga Rp 2,6 juta.
Kegiatan bimtek administrasi kependudukan itu digelar sejak Jumat (8/5) hingga Minggu (10/5).
Total peserta yang ikut sekitar 150 orang. Maka, total pungutan yang didapat untuk melaksanakan bimtek itu mencapai ratusan juta.
Kepala Dispendukcapil Pamekasan Agus Budi Santoso mengatakan, pihaknya tidak mewajibkan kepala desa (Kades) maupun puskesmas mengirimkan delegasi. Keikutsertaan peserta bersifat sukarela.
”Saya tidak memaksa kepala desa dan puskesmas untuk mengirimkan delegasi demi kesuksesan acara tersebut,” ungkapnya.
Peserta bimtek tidak hanya operator desa. Tetapi, juga ada yang berasal dari perwakilan puskesmas.
Dia mengeklaim pelibatan tenaga kesehatan untuk memperkuat pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Sebab, layanan adminduk juga berkaitan dengan pelayanan kesehatan di puskesmas.
Sedangkan peserta dari puskesmas merupakan tenaga kesehatan yang memiliki inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
Harapannya, pelayanan dokumen kependudukan berbasis kesehatan bisa semakin optimal.
”Nilai Rp 2,6 juta itu murni untuk kepentingan peserta. Tidak ada masuk ke kantong kami. Harusnya memang menggunakan rekening panitia atau lembaga. Ini menjadi koreksi luar biasa dan ke depan akan kami perbaiki,” tuturnya.
Sekadar informasi, kegiatan bimtek di Malang itu menuai sorotan aktivis Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) Pamekasan.
Sebab, kegiatan luar kota di tengah kebijakan efisiensi anggaran tidak tepat dilakukan.
Selain itu, aktivis juga mempersoalkan penarikan kontribusi Rp 2,6 juta kepada peserta.
Termasuk mekanisme pembayaran yang menggunakan rekening pribadi. (afg/jup)
Editor : Amin Basiri