Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Juknis Pengoperasian KDMP Tak Jelas, Pengurus Kebingungan 

A
Penulis: Amin Basiri❯
BELUM BEROPERASI: Pengendara melintas di depan gerai KDMP di Desa Babbalan, Batuan, Sumenep, Senin (20/7).
BELUM BEROPERASI: Pengendara melintas di depan gerai KDMP di Desa Babbalan, Batuan, Sumenep, Senin (20/7).

Advertisement

SUMENEP, RadarMadura.id – Petunjuk teknis (Juknis) tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak jelas. Kondisi tersebut membuat banyak pengurus KDMP di Kabupaten Sumenep kebingungan.

Ketua KDMP Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Junaidi mengaku belum mendapat arahan lebih lanjut tentang pengoperasian kopdes.

Bahkan, pembangunan gerai di desanya belum dilaksanakan karena terkendala lahan.

Advertisement

”Hingga saat ini belum ada kabar apa-apa. Dari dinas juga tidak ada apa-apa. Di saya pun masih belum dibangun gerainya karena kendala lahan,” ungkapnya. 

Junaidi mengaku bingung karena sampai saat ini tidak ada perintah dan amanat yang harus dilaksanakan para ketua koperasi. Khususnya bagi KDMP yang belum memiliki gerai.

”Harusnya kan ada informasi ke ketua koperasi, misalnya bagaimana untuk yang belum ada gerainya agar bisa beroperasi. Sampai saat ini tidak ada info apa-apa,” tandasnya.

Advertisement

Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep Hairil Iskandar menyatakan, beberapa KDMP di Kota Keris mulai melaksanakan aktivitas kekoperasian.

Meskipun tidak semuanya memiliki gerai usaha. Seperti di wilayah di Desa Sepanjang, Kepanjin, Manding Daya, dan Manding Laok. 

Hingga saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan juknis tentang tata kelola KDMP. Informasinya, masih dalam proses penyusunan. ”Kabarnya masih dalam proses,” ucapnya. 

Pihaknya tetap melakukan pembinaan dengan mengacu pada aturan perkoperasian yang berlaku.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Keuangan Koperasi Desa Harus Transparan! Diskop UKM Perindag Sumenep Gembleng Bendahara KDKMP

Keuangan Koperasi Desa Harus Transparan! Diskop UKM Perindag Sumenep Gembleng Bendahara KDKMP

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep tancap gas memperkuat kompetensi para bendahara melalui pelatihan dan sertifikasi.

Puluhan KDMP Cacat Administrasi di Kabupaten Bangkalan Belum Beroperasi

Puluhan KDMP Cacat Administrasi di Kabupaten Bangkalan Belum Beroperasi

Kepala Diskopumdag Bangkalan Moh. Rasuli menyatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah gerai selesai dibangun, gerai KDMP masih harus melalui verval dan di-review dari BPKP.

Legislatif Minta Pemkab Bangkalan Tegas, Program Prioritas Pemerintah Pusat Harus Setor Retribusi

Legislatif Minta Pemkab Bangkalan Tegas, Program Prioritas Pemerintah Pusat Harus Setor Retribusi

Komisi III mendesak DPRKP mengambil langkah tegas dan menindak semua bangunan yang belum memiliki PBG. Sebab, keberadaannya tidak menyetor retribusi ke daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 16/ 2021.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer